Lintasjejaring.com, Penajam – Penahanan ijazah asli sebagai jaminan kerja masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam hubungan industrial. Praktik tersebut berpotensi membatasi hak pekerja atas dokumen pribadinya. Karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti penerapan ketentuan yang melarang perusahaan menahan ijazah maupun dokumen pribadi asli milik pekerja. Rabu (28/10/2026).
Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Ketentuan ini menjadi salah satu upaya memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan pedoman bagi pemberi kerja dalam menjalankan hubungan industrial.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans PPU, Julizar Rakhman, mengatakan pihaknya telah mengetahui perkembangan pembahasan regulasi tersebut. Namun, penerapan lebih lanjut di daerah masih membutuhkan kejelasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia memperkirakan implementasi ketentuan tersebut belum dapat berjalan pada tahun ini dan kemungkinan baru berproses pada 2027.
“Kalau tahun ini kayaknya belum,” ujarnya.
Penahanan Ijazah Bukan Jaminan Hubungan Kerja
Salah satu poin penting dalam ketentuan tersebut adalah larangan pemberi kerja menahan ijazah asli atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan selama menjalani hubungan kerja.
Julizar memahami bahwa sebagian perusahaan memiliki kekhawatiran terhadap pekerja yang mengundurkan diri secara tiba-tiba atau meninggalkan pekerjaan sebelum masa kerja berakhir. Kondisi itu dapat mengganggu operasional perusahaan, terutama ketika pekerja yang bersangkutan telah mengikuti proses perekrutan dan mendapatkan fasilitas tertentu.
Ia mencontohkan pengalaman ketika pihaknya mendatangi sejumlah perusahaan yang telah mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, setelah terdaftar, pekerja tersebut justru tidak kembali bekerja.
“Memang ada beberapa perusahaan yang punya pemikiran seperti itu,” ungkapnya.
Meski demikian, kekhawatiran perusahaan tersebut perlu diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan kerja yang jelas. Upaya menjaga kedisiplinan pekerja tidak semestinya mengabaikan hak mereka atas dokumen pribadi.
Dengan begitu, perusahaan tetap dapat menjaga keberlangsungan operasional tanpa menjadikan ijazah sebagai alat untuk membatasi pekerja.
Verifikasi Pendidikan Berbeda dengan Penahanan Dokumen
Dalam proses penerimaan tenaga kerja, Julizar menjelaskan bahwa perusahaan tetap dapat memeriksa dokumen pendidikan calon pekerja. Pemeriksaan itu diperlukan untuk memastikan kesesuaian latar belakang pendidikan dan kompetensi pelamar dengan posisi yang dibutuhkan.
Namun, kebutuhan verifikasi tidak berarti perusahaan harus menahan ijazah asli. Perusahaan dapat melakukan pemeriksaan dokumen untuk memastikan kualifikasi calon pekerja tanpa menjadikan dokumen tersebut sebagai jaminan hubungan kerja.
“Setiap posisi pekerjaan tentu memiliki persyaratan pendidikan dan keahlian yang berbeda. Perusahaan tetap perlu memeriksa kompetensi calon pekerja, tetapi prosesnya jangan sampai mengabaikan hak mereka atas dokumen pribadi,” paparnya.
Julizar juga mengungkapkan bahwa PPU pernah menghadapi persoalan penahanan ijazah sebelum dirinya bertugas di Disnakertrans. Saat itu, kasus tersebut telah ditangani dan tidak kembali ditemukan persoalan serupa hingga sekarang.
“Dulu sempat ada kasus seperti itu, tetapi sebelum saya di Disnakertrans. Sudah tertangani, hanya satu pada saat itu, saat ini tidak ada lagi kasus serupa,” bebernya.
Dorong Kesamaan Pemahaman Perusahaan dan Pekerja
Disnakertrans PPU berharap ketentuan perlindungan ketenagakerjaan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan maupun pekerja. Kejelasan aturan diperlukan agar kedua pihak memahami batas hak dan kewajiban masing-masing sejak awal hubungan kerja.
Menurut Julizar, komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci untuk mencegah perselisihan. Perusahaan perlu memahami hak pekerja, sedangkan pekerja juga harus menjalankan tanggung jawab sesuai kesepakatan kerja dan ketentuan yang berlaku.
“Perusahaan perlu memahami hak pekerja, sementara pekerja juga harus menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan kerja dan ketentuan yang berlaku,” tutupnya.
Melalui pemahaman terhadap aturan dan komunikasi yang terbuka, hubungan industrial di Kabupaten PPU diharapkan semakin harmonis. Perlindungan terhadap dokumen pribadi pekerja pun dapat berjalan seiring dengan kepentingan perusahaan dalam menjaga kedisiplinan dan keberlangsungan kegiatan usaha.
(Mat/ADV)










