Lintasjejaring.com, Penajam – Konektivitas antarwilayah dan kebutuhan infrastruktur pertanian menjadi dua agenda yang terus diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Tidak hanya mengandalkan pembangunan melalui anggaran daerah, pemerintah kabupaten juga berupaya menarik dukungan pemerintah pusat agar sejumlah proyek prioritas dapat segera direalisasikan. Rabu (28/10/2026).
Tiga usulan yang kini didorong Pemkab PPU meliputi pembangunan Jembatan Riko-Buluminung, pembangunan embung di Kecamatan Waru, serta peningkatan jalan usaha tani. Ketiganya dinilai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi daerah.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, mengatakan posisi PPU yang masuk dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu faktor yang turut membuka peluang perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah, pemerintah pusat sangat memperhatikan, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara, karena bagaimanapun juga masuk dalam delineasi IKN,” ujar Waris.
Jembatan Riko-Buluminung Jadi Prioritas Konektivitas
Di antara sejumlah kebutuhan infrastruktur yang diajukan, pembangunan Jembatan Riko-Buluminung menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat aksesibilitas antarwilayah dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Selain jembatan, Pemkab PPU juga mengusulkan pembangunan embung di Kecamatan Waru. Keberadaan embung diharapkan dapat mendukung kebutuhan pengelolaan air, khususnya untuk menunjang aktivitas pertanian.
Sementara itu, peningkatan jalan usaha tani menjadi kebutuhan lain yang tidak kalah penting. Akses jalan yang memadai diperlukan untuk mendukung kegiatan petani, termasuk memperlancar mobilitas dalam menjalankan aktivitas pertanian.
Waris menegaskan, pemerintah daerah ingin agar ketiga usulan tersebut mendapatkan dukungan konkret dari pemerintah pusat sehingga tidak berhenti pada tahap perencanaan.
“Yang paling penting, sementara ini yang diusulkan pemerintah kabupaten yaitu Jembatan Riko-Buluminung, embung yang ada di Waru, serta jalan-jalan usaha tani agar bantuan dari pemerintah pusat segera terealisasi,” katanya.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap PPU selama ini juga terlihat melalui sejumlah program pembangunan yang telah berjalan. Di antaranya pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), penguatan ekonomi desa, serta pembangunan fasilitas pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terintegrasi.
Pemkab Siapkan Dukungan Program Pendidikan Nasional
Selain memperjuangkan pembangunan infrastruktur, Pemkab PPU juga memastikan kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan yang menjadi bagian dari agenda pemerintah pusat.
Waris mengungkapkan, koordinasi telah dilakukan bersama Sekretaris Daerah, masyarakat, ketua RT, dan lurah untuk membahas kebutuhan akses serta jalur yang akan digunakan dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Kita ada rapat dengan Sekda, warga, ketua RT, dan lurah terkait akses serta jalur yang dilalui. Alhamdulillah, tidak ada masalah,” jelasnya.
Ia memastikan berbagai persiapan terkait Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terintegrasi telah dikoordinasikan dengan pihak terkait. Pemerintah daerah kini menunggu tahapan lanjutan dari pemerintah pusat agar program tersebut dapat segera diluncurkan.
“Terkait Sekolah Rakyat dan sekolah terintegrasi, itu tidak ada masalah semua. Kita menunggu agar pemerintah pusat segera melaunching. Alhamdulillah, beberapa program Presiden Prabowo Subianto sekarang mulai berjalan di PPU,” tandas Waris.
Perjuangkan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Daerah
Pemkab PPU berharap perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah dapat terus diperkuat, terutama untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada kelancaran program nasional, tetapi juga berupaya memastikan kebutuhan lokal mendapatkan ruang dalam agenda pembangunan. Jembatan, embung, dan jalan usaha tani menjadi bagian dari infrastruktur yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas sekaligus menunjang produktivitas masyarakat.
Meski demikian, realisasi ketiga usulan tersebut masih menunggu proses pembahasan dan persetujuan dukungan dari pemerintah pusat. Pemkab PPU berkomitmen terus mengawal usulan tersebut agar dapat masuk dalam tahapan pembangunan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan dukungan lintas pemerintahan, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya memperbaiki akses wilayah, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPU.
(Mat/ADV)










