Mudyat Noor Soal Pasar Petung:  Masih Pertimbangkan Lanjutkan Kerjasama Atau Kelola Mandiri

- Redaksi

Rabu, 30 September 2026 - 18:51 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Bupati PPU, Mudyat Noor.

Foto: Bupati PPU, Mudyat Noor.

Lintasjejaring.com, Penajam – Masa depan Pasar Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mulai memasuki tahap penentuan. Pemerintah daerah harus menyiapkan langkah pengelolaan baru setelah kerja sama dengan pihak ketiga berakhir pada 2028. Rabu (30/09/2026)

Namun, sebelum aset tersebut sepenuhnya kembali ke tangan Pemkab PPU, masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibereskan. Salah satunya menyangkut kewajiban pengelola kepada pemerintah daerah yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp500 juta.

Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan hubungan antara pihak pengelola dan perangkat daerah yang menangani pendapatan daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Utang Pasar Petung itu masalah antara pengelola dengan Bapenda. Menjelang akhir perjanjian Pasar Petung dengan pemda ini memang menjadi agak rumit,” ujar Mudyat.

Aset Pemda Harus Jelas Statusnya

Mudyat menegaskan Pemkab PPU perlu memastikan proses pengembalian Pasar Petung berjalan sesuai perjanjian. Sebab, setelah masa kerja sama selama sekitar 30 tahun berakhir, aset tersebut akan kembali menjadi milik pemerintah daerah.

Baca Lainnya:  Ketua Bapemperda DPRD Berau, Soroti Perda Yang Belum Jalan Akibat Minimnya Perbup

Menurut dia, pemerintah tidak boleh membiarkan proses pengambilalihan berjalan tanpa kepastian hukum. Karena itu, seluruh persoalan yang muncul menjelang berakhirnya kontrak harus diselesaikan sesuai ketentuan.

“Menuju masa perjanjian kontrak berakhir, pemerintah mesti menarik Pasar Petung sesuai perjanjian. Jangan sampai pemda malah terkena persoalan perdata atau pidana karena perjanjiannya hanya pengelolaan aset untuk diserahkan,” jelasnya.

Persoalan tersebut menjadi penting karena sebelumnya DPRD PPU juga menyoroti pengelolaan Pasar Petung. Selain masalah kewajiban pengelola, legislatif menilai aset daerah itu masih memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perpanjangan Kontrak Tidak Bisa Seperti Sebelumnya

Meski masa kerja sama akan berakhir, Pemkab PPU belum menutup kemungkinan untuk kembali bekerja sama dengan pihak ketiga.

Akan tetapi, Mudyat menegaskan pemerintah tidak bisa begitu saja memperpanjang perjanjian lama. Jika kerja sama dilanjutkan, pemerintah harus memiliki alasan yang jelas dan memastikan skema baru memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.

“Memperpanjang kerja sama dengan pihak ketiga harus punya alasan yang tepat dan jelas. Pastinya pihak pemda akan mendapat nilai lebih besar dari sebelumnya,” katanya.

Dengan demikian, pilihan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan siapa yang akan mengelola pasar. Pemkab PPU juga perlu menghitung kontribusi pasar terhadap pendapatan daerah, pelayanan kepada pedagang, serta kepastian pengelolaan aset dalam jangka panjang.

Baca Lainnya:  Berikut Kategori Tarif PPN 12 Persen, Berlaku Khusus untuk Barang Mewah

Pemkab Belum Punya UPT Pasar

Jika nantinya Pasar Petung dikelola langsung pemerintah, Pemkab PPU masih perlu menyiapkan kelembagaan khusus.

Mudyat menyebut saat ini PPU belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang secara khusus menangani pengelolaan pasar seperti yang sudah diterapkan di sejumlah daerah lain.

Karena itu, opsi pengelolaan mandiri membutuhkan persiapan, bukan hanya dari sisi aset dan anggaran, tetapi juga struktur pengelolanya.

“Kalau sendiri mungkin harus membuat UPT lagi, untuk mengawal seperti kabupaten/kota yang lain,” katanya.

Jual-Beli Blok Ikut Jadi Sorotan

Menjelang berakhirnya masa kerja sama, Mudyat juga menyoroti masih adanya aktivitas jual-beli blok atau kios di kawasan Pasar Petung.

Baca Lainnya:  Pentas PAI PPU 2026 Jadi Wadah Penguatan Karakter Siswa SD di Penajam, Wabup Beri Apresiasi

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena masa pengelolaan pasar oleh pihak ketiga sudah mendekati akhir. Pemerintah perlu memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan aset memiliki dasar dan status yang jelas.

“Kalau perpanjangan perjanjian, alasannya harus karena PAD lebih besar dari yang ada. Banyak persoalan di sana, sudah mau berakhir masih terjadi jual beli blok. Bukan kita tidak ingin memperpanjang, tapi yang pasti syaratnya tentu berubah,” tandasnya.

Sementara itu, persoalan penyegelan sejumlah toko di Pasar Petung juga ikut mencuat dalam pembahasan pengelolaan pasar. DPRD PPU meminta pemerintah turun langsung melihat kondisi lapangan dan mengevaluasi persoalan yang ada.

(Mat/ADV)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan
Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:42 WITA

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 14:52 WITA

Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat

Berita Terbaru