Lintasjejaring.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan penyesuaian pada sejumlah komponen belanja dalam APBD Perubahan 2026. Dari langkah tersebut, akumulasi efisiensi anggaran di daerah mencapai lebih dari Rp100 miliar. Kamis (01/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, efisiensi dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian belanja terhadap kondisi keuangan daerah.
Kebijakan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, salah satunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur langkah efisiensi anggaran pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa pos yang terkena penyesuaian meliputi perjalanan dinas, belanja penunjang, kebutuhan operasional serta kendaraan dinas. Pengurangan perjalanan dinas, misalnya, dilakukan hingga 50 persen.
“Nilai lebih dari Rp100 miliar itu bukan berasal dari satu pos saja. Perhitungannya merupakan gabungan dari berbagai belanja yang selama ini kita sesuaikan,” ujar Sunggono.
Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan agar belanja pemerintah tetap berada dalam batas kemampuan keuangan daerah. Langkah itu juga menjadi bagian dari pengendalian anggaran setelah pemerintah melakukan pembahasan APBD Perubahan.
Sunggono yang juga menjabat Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar mengatakan, kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan program pemerintah.
“Jadi kita tidak melihat efisiensi hanya dari satu kegiatan. Semua komponen belanja dievaluasi agar penggunaan anggaran benar-benar menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” jelasnya.
Meski sejumlah belanja dikurangi, pemerintah daerah tetap mempertahankan ruang untuk menjalankan program prioritas. Pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan organisasi perangkat daerah dan hasil pembahasan bersama DPRD Kukar.
Dalam APBD Perubahan 2026, Pemkab Kukar juga mencatat komponen pinjaman sekitar Rp820 miliar. Dengan pencatatan tersebut, total APBD berada di kisaran Rp7,9 triliun.
“Dengan berbagai penyesuaian yang sudah dilakukan, termasuk pencatatan pinjaman, total anggaran kita tetap berada sekitar Rp7,9 triliun, belum sampai Rp8 triliun,” pungkas Sunggono.
(Adv/Diskominfo kukar)
