Support Penanganan Karhutla PPU, BKAD Cairkan BTT Rp287 Juta

- Redaksi

Jumat, 25 September 2026 - 17:55 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Potret petugas Damkar memadamkan Karhutla PPU. (Dok.PusdalopsPPU)

Foto: Potret petugas Damkar memadamkan Karhutla PPU. (Dok.PusdalopsPPU)

Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalokasikan tambahan dukungan anggaran untuk menghadapi tingginya aktivitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU mencairkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp287 juta untuk mendukung operasional penanganan karhutla. Jumat (25/09/2026).

BKAD menyalurkan anggaran tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU dalam dua tahap. Pencairan pertama mencapai Rp107 juta, sedangkan tahap kedua sebesar Rp180 juta.

Kepala BKAD PPU Muhajir mengatakan pemerintah mengambil langkah tersebut setelah anggaran reguler BPBD untuk penanganan karhutla tidak lagi mencukupi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“BTT ini sudah dua kali kita cairkan ke BPBD karena melihat intensitas kejadian darurat kebakaran karhutla. Yang Rp180 juta kita cairkan beberapa minggu lalu, kalau yang pertama Rp107 juta. Sudah semua kita cairkan,” kata Muhajir.

BKAD Hitung Kebutuhan Sebelum Cairkan Anggaran

Muhajir menjelaskan, BKAD tidak langsung menyetujui seluruh kebutuhan yang BPBD ajukan. Tim terlebih dahulu melakukan asistensi untuk menghitung kebutuhan operasional berdasarkan kondisi penanganan di lapangan.

Baca Lainnya:  Sampah Kembali Menumpuk, DPRD Berau Minta Pemerintah Ambil Tindakan Tegas

BKAD mempertimbangkan jumlah personel yang turun, frekuensi kejadian, serta unsur yang terlibat dalam setiap operasi.

“Dari usulan BPBD itu tidak serta-merta semua item langsung disetujui. Kita asistensi, berapa kebutuhan personel yang turun, setiap kejadian berapa, melibatkan siapa, kita hitung,” ujarnya.

Menurut Muhajir, pola tersebut penting agar BTT benar-benar membiayai kebutuhan yang berkaitan langsung dengan penanganan karhutla.

Pemerintah juga tidak menggunakan seluruh usulan BPBD sebagai dasar pencairan. BKAD memilah kebutuhan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

Fokus untuk Operasional di Lapangan

Muhajir menyebut BTT yang pemerintah cairkan fokus pada kebutuhan operasional petugas selama menangani karhutla.

Baca Lainnya:  Fokus Pembangunan Infrastruktur Olahraga, Sutami Dorong Pembangunan Sirkuit Balap Permanen

Beberapa kebutuhan yang mendapat dukungan meliputi konsumsi petugas, bahan bakar minyak (BBM), serta penyediaan air bersih.

“Yang disetujui itu makan-minum di lapangan, BBM, kemudian untuk membeli air bersih. Itu saja, yang lainnya tidak,” jelasnya.

Sementara itu, BKAD tidak menyetujui usulan honor bagi petugas. Muhajir menjelaskan, pemerintah menilai tugas tersebut sudah masuk dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing personel. Kebijakan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga efisiensi penggunaan BTT.

Rp180 Juta Tahap Kedua Hitung Jumlah Personel

Pada pencairan kedua, BKAD mengalokasikan Rp180 juta. Muhajir menjelaskan, pihaknya menghitung nilai tersebut berdasarkan jumlah kejadian karhutla dan personel yang terlibat dalam setiap penanganan.

Perhitungan itu mencakup unsur BPBD, kepolisian, TNI, serta unsur terkait lainnya yang turun ke lokasi.

“Per kejadian itu kan kita sudah hitung alokasinya berapa sekali turun. Nanti kita hitung dengan jumlah kejadian yang ada, jadi ketemulah angka itu dengan jumlah personel,” katanya.

Dengan mekanisme tersebut, BKAD berupaya menjaga agar pencairan BTT tetap sesuai kebutuhan faktual di lapangan.

Baca Lainnya:  Pengelolaan SKOI Yang Belum Maksimal Mendapatkan Soratan Dari Rasman

Muhajir menegaskan, pemerintah tetap menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran. BKAD memilah setiap pengajuan agar BTT tidak keluar untuk kebutuhan di luar prioritas penanganan karhutla.

Pencairan Rp287 juta itu menjadi bentuk dukungan anggaran tambahan bagi BPBD PPU setelah dana reguler penanganan karhutla habis. Pemerintah daerah selanjutnya tetap menyesuaikan dukungan anggaran dengan perkembangan kejadian dan kebutuhan penanganan di lapangan.

(Mat/ADV)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan
Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:42 WITA

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 14:52 WITA

Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat

Berita Terbaru