Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya mengubah pola aktivitas pasar tradisional yang selama ini masih ramai pada hari-hari tertentu menjadi beroperasi setiap hari. Namun, rencana tersebut perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat agar peningkatan waktu operasional tidak justru membebani pedagang akibat minimnya pembeli. Minggu (01/11/2026).
Pasar tradisional di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi tantangan untuk berkembang menjadi pusat perdagangan yang aktif sepanjang pekan. Sejumlah pasar milik pemerintah daerah masih mengandalkan aktivitas jual beli pada hari-hari tertentu, sehingga pemanfaatan fasilitas belum berlangsung secara maksimal.
Pemerintah Kabupaten PPU mulai mendorong perubahan pola tersebut agar pasar tradisional dapat beroperasi setiap hari. Upaya ini tidak sekadar memperpanjang waktu aktivitas perdagangan, tetapi juga diarahkan untuk menghidupkan pasar, meningkatkan pemanfaatan lapak, serta memperkuat kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU, Syamsul Adha, mengatakan sejumlah pasar seperti Pasar Babulu, Pasar Petung, dan Pasar Penajam masih didominasi aktivitas perdagangan dua kali dalam sepekan.
Menurutnya, perubahan menuju pasar harian menjadi arah yang ingin dicapai pemerintah. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, terutama kemampuan daya beli yang menentukan tingkat kunjungan dan transaksi di pasar.
“Kalau pedagang buka setiap hari, tetapi daya beli masyarakat menurun atau tidak ada pembeli, tentu mereka juga kasihan. Namun, arah kita memang menuju pasar harian. Mudah-mudahan bisa terealisasi,” ujar Syamsul.
Aktivitas Harian Perlu Didukung Daya Beli
Perubahan pola operasional pasar membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak. Pedagang harus memiliki peluang transaksi yang cukup, sementara masyarakat juga perlu menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, peningkatan frekuensi operasional tidak bisa hanya dilakukan dengan meminta pedagang membuka lapak setiap hari. Pemerintah perlu mempertimbangkan pola belanja masyarakat, sebaran pedagang, serta potensi keramaian di masing-masing pasar.
Jika aktivitas perdagangan belum didukung jumlah pembeli yang memadai, pedagang berisiko menanggung biaya operasional tanpa memperoleh pendapatan yang sebanding. Kondisi tersebut dapat membuat sebagian pedagang memilih tidak berjualan pada hari-hari tertentu.
“Pengembangan pasar harian harus dilakukan bertahap. Kami ingin aktivitas pedagang dan kebutuhan masyarakat bisa berjalan seimbang, sehingga pasar tetap ramai dan pedagang juga mendapat pembeli,” tambahnya.
Pemanfaatan Lapak Masih Menjadi Kendala
Selain pola operasional, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan penggunaan fasilitas pasar yang belum optimal. Syamsul menyebut pengelolaan pendapatan dari fasilitas pasar di PPU memiliki pembagian kewenangan yang berbeda.
Retribusi parkir umumnya berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan. Sementara pengelolaan Pasar Petung telah diserahkan kepada pihak swasta. Adapun retribusi lapak di Pasar Penajam dan Pasar Babulu masih dikelola pemerintah daerah.
Salah satu persoalan terlihat di Pasar Penajam. Dari sekitar 365 lapak yang tersedia, hanya kurang lebih 200 lapak yang aktif digunakan untuk kegiatan perdagangan.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penerimaan retribusi karena penarikan selama ini lebih banyak menyasar pedagang yang aktif berjualan. Sementara lapak yang telah memiliki pemegang hak tetapi tidak digunakan masih menjadi persoalan dalam penataan fasilitas dan pendapatan daerah.
“Masih ada lapak yang sudah memiliki pemilik, tetapi tidak dimanfaatkan untuk berjualan. Akibatnya, tidak ada setoran retribusi. Padahal, itu yang sekarang menjadi salah satu persoalan kami,” ungkap Syamsul.
Penataan Pasar dan Aktivitas Perdagangan
Dinas KUKM Perindag PPU berencana menata kembali status kepemilikan dan pemanfaatan lapak agar fasilitas yang tersedia dapat digunakan secara lebih optimal. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui lapak yang masih aktif, tidak dimanfaatkan, maupun yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan pengelolaan pasar.
Pemerintah juga menyoroti aktivitas perdagangan di luar pasar resmi. Keberadaan tempat jual beli yang belum memiliki rekomendasi pemerintah dinilai turut memengaruhi keramaian pasar yang telah disediakan dan dikelola daerah.
Karena itu, penataan aktivitas perdagangan menjadi salah satu perhatian ke depan. Pemerintah berharap kegiatan jual beli dapat lebih terarah dan pasar resmi kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembenahan tersebut saling berkaitan dengan rencana pengembangan pasar harian. Fasilitas yang tertata dan digunakan secara aktif diharapkan dapat mendukung kenyamanan pedagang maupun pembeli. Pada saat yang sama, aktivitas perdagangan yang lebih konsisten berpotensi membuka ruang peningkatan penerimaan retribusi.
“Kami berharap pasar tradisional bisa semakin aktif setiap hari. Namun, penerapannya tetap harus melihat daya beli masyarakat agar pedagang tetap mendapat pembeli dan usahanya bisa berjalan,” tandasnya.
(Mat/ADV)










