Lintasjejaring.com, Penajam – Kepastian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi perhatian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Di tengah proses pencairan yang masih berjalan, pemerintah daerah memastikan seluruh anggaran untuk memenuhi hak tambahan penghasilan pegawai telah disiapkan tanpa ada pemotongan. Rabu (28/10/2026).
Kepastian tersebut disampaikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU. Meski anggaran telah dialokasikan sepenuhnya dalam Perubahan APBD 2026, realisasi pembayaran masih harus melewati sejumlah tahapan administrasi sebelum dana dapat dicairkan kepada masing-masing pegawai.
Kepala BKAD PPU, Muhajir, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyelesaikan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026. Tahapan itu kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perda perubahan APBD sudah kita tetapkan pada Senin kemarin. Setelah itu, kita langsung memproses penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran atau DPPA. Alhamdulillah, seluruh SKPD sudah menyelesaikan tahapan tersebut,” kata Muhajir.
Anggaran TPP Telah Diamankan, Tidak Ada Pemotongan
Pemerintah daerah memastikan persoalan pembayaran TPP bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran. Seluruh alokasi telah dimasukkan dalam perubahan anggaran dan disiapkan untuk memenuhi hak kepegawaian.
Muhajir menegaskan, BKAD tidak melakukan pemotongan terhadap anggaran TPP yang telah ditetapkan. Kepastian ini sekaligus menjawab kekhawatiran ASN mengenai keberlanjutan pembayaran tambahan penghasilan tersebut.
“Anggarannya sudah kita amankan untuk memenuhi hak-hak kepegawaian. Ini menjadi perhatian pemerintah daerah, dan pembayaran TPP dilakukan sesuai alokasi yang telah ditetapkan, tanpa pemotongan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah memahami bahwa kepastian pembayaran TPP memiliki arti penting bagi para pegawai. Namun, ketersediaan anggaran tetap harus diikuti dengan kelengkapan dokumen agar proses pencairan berjalan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
OPD Mulai Ajukan Pembayaran, BKAD Percepat Proses
Setelah seluruh SKPD menyelesaikan penerbitan DPPA, tahapan pembayaran kini berlanjut pada pengajuan oleh masing-masing OPD. Perangkat daerah harus memastikan persyaratan administrasi, termasuk penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK), telah terpenuhi.
BKAD PPU juga meminta bidang perbendaharaan mempercepat pemrosesan setiap pengajuan yang dokumennya sudah lengkap. Langkah tersebut dilakukan agar proses pencairan tidak tertahan akibat keterlambatan administrasi di tingkat perangkat daerah.
“Sekarang OPD sudah mulai mengajukan pembayaran. Saya juga sudah meminta teman-teman di perbendaharaan agar pengajuan yang lengkap bisa segera diproses,” ujarnya.
Muhajir menjelaskan, mekanisme tersebut merupakan bagian dari tata kelola keuangan daerah yang harus dipatuhi. Setiap pembayaran membutuhkan dasar administrasi yang jelas agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ia membantah anggapan bahwa pemerintah daerah sengaja memperlambat pembayaran TPP. Waktu yang dibutuhkan saat ini berkaitan dengan penyelesaian dokumen dan proses verifikasi sebelum pencairan dilakukan.
“Kita harus memastikan seluruh persyaratan terpenuhi terlebih dahulu. Bukan berarti pemerintah daerah ingin memperlambat, tetapi ada prosedur yang wajib dilalui sebelum pembayaran dilakukan,” jelasnya.
BKAD PPU selanjutnya mendorong seluruh OPD segera melengkapi dokumen apabila masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi. Percepatan pengajuan dan verifikasi diharapkan dapat memperlancar realisasi pembayaran TPP bagi ASN.
Dengan seluruh anggaran yang telah disiapkan dan pengajuan pembayaran yang mulai berjalan, pemerintah daerah menegaskan komitmennya memenuhi hak tambahan penghasilan pegawai. Realisasi pencairan selanjutnya bergantung pada kelengkapan persyaratan serta penyelesaian prosedur administrasi di masing-masing perangkat daerah.
(Mat/ADV)










