Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, meminta kondisi kualitas udara menjadi salah satu dasar dalam menentukan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di tengah ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta fenomena El Nino. Senin, (19/10/2026).
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU diminta mencermati hasil pemantauan udara sebelum memutuskan apakah pembelajaran tetap berlangsung secara tatap muka atau dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menegaskan dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Kebakaran juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, menurunkan kualitas udara, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melihat dampak tersebut secara menyeluruh. Penanganan kebakaran harus berjalan beriringan dengan langkah perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak, terutama ketika asap mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.
Kualitas Udara Jadi Dasar Pertimbangan Sekolah
Tohar meminta Disdikpora PPU memperhatikan hasil pengukuran kualitas udara pada pagi dan sore hari sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Data tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan yang dihadapi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.
Ia menilai keputusan mengenai pembelajaran tatap muka maupun PJJ harus mempertimbangkan situasi aktual di lapangan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat menyesuaikan kondisi lingkungan tanpa mengabaikan aspek keselamatan warga sekolah.
“Disdikpora perlu mencermati hasil pemantauan udara sebelum menetapkan pola pembelajaran. Jika kondisinya tidak mendukung kegiatan di luar ruangan atau membahayakan kesehatan, pilihan pembelajaran jarak jauh perlu dipertimbangkan,” katanya.
Pemantauan kualitas udara menjadi penting karena kondisi langit yang tampak mendung atau berkabut belum tentu menunjukkan tingkat pencemaran yang sebenarnya. Pengukuran diperlukan untuk membantu pemerintah mengetahui kondisi udara secara lebih terukur sebelum menentukan langkah yang sesuai.
Hasil pemantauan tersebut juga perlu menjadi bahan koordinasi antara perangkat daerah terkait. Apabila kualitas udara memburuk, informasi yang jelas dapat membantu sekolah dan orang tua memahami pertimbangan pemerintah dalam menentukan metode pembelajaran.
Tohar menekankan bahwa keputusan tidak seharusnya hanya didasarkan pada penilaian visual terhadap ketebalan asap. Data kualitas udara dan perkembangan kondisi kesehatan masyarakat perlu diperhatikan agar langkah yang diambil sesuai dengan risiko yang dihadapi.
Dampak Karhutla Tak Hanya Kerusakan Lahan
Selain mengancam kualitas udara, kebakaran lahan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Tohar menjelaskan, lahan pekarangan maupun perkebunan yang terbakar dapat memengaruhi sumber penghasilan keluarga, khususnya bagi warga yang menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian dan perkebunan.
“Ketika lahan yang menjadi sumber penghasilan masyarakat terbakar, kerugiannya tentu tidak sedikit. Bukan hanya lahannya yang rusak, tetapi hasil usaha yang selama ini menopang ekonomi keluarga juga ikut terancam,” ujar Tohar.
Menurutnya, dampak kebakaran perlu diperhitungkan secara lebih luas karena kerusakan yang terjadi tidak berhenti pada lahan yang hangus. Asap yang dihasilkan juga dapat menyebar ke kawasan permukiman dan memengaruhi kenyamanan serta kesehatan warga.
“Udara yang tercemar asap dapat memengaruhi kenyamanan dan kesehatan warga. Karena itu, dampak kebakaran tidak boleh hanya dihitung dari lahan yang hangus, tetapi juga dari risiko yang harus dihadapi masyarakat,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla perlu disertai langkah antisipasi terhadap dampak lanjutan. Selain pengendalian titik kebakaran, pemerintah juga perlu memastikan perkembangan kualitas udara diketahui dan diinformasikan kepada masyarakat.
Laporan Gangguan Pernapasan Perlu Diperhatikan
Dalam pembahasan bersama jajaran pemerintah daerah, Kepala Dinas Kesehatan PPU turut menyampaikan adanya laporan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi tersebut, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Informasi dari sektor kesehatan itu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi dampak kabut asap. Perkembangan gangguan pernapasan dapat membantu pemerintah memahami risiko yang dihadapi warga dan menentukan kebutuhan perlindungan yang diperlukan.
Paparan asap menjadi perhatian khusus bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang sensitif terhadap gangguan pernapasan. Karena itu, informasi mengenai kondisi udara dan imbauan kesehatan perlu disampaikan dengan jelas agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya.
Di lingkungan sekolah, koordinasi antara Disdikpora dan Dinas Kesehatan dibutuhkan untuk memastikan pertimbangan pendidikan tetap memperhatikan keselamatan. Data kualitas udara, laporan kondisi kesehatan, serta situasi di masing-masing wilayah dapat menjadi bahan evaluasi sebelum menentukan pola pembelajaran.
Koordinasi Perangkat Daerah Diperkuat
Tohar berharap koordinasi lintas perangkat daerah dapat memperkuat penanganan dampak El Nino dan karhutla di PPU. Upaya tersebut tidak hanya mencakup pengendalian kebakaran, tetapi juga pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi kepada masyarakat, dan perlindungan kesehatan warga.
Dalam sektor pendidikan, penyesuaian metode pembelajaran dapat dipertimbangkan apabila kondisi lingkungan tidak mendukung kegiatan tatap muka. Namun, pelaksanaannya perlu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi agar keputusan yang diambil sesuai dengan keadaan di lapangan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi mengenai perkembangan udara tersampaikan kepada sekolah dan masyarakat secara berkala. Dengan informasi yang memadai, warga dapat lebih memahami kondisi yang sedang terjadi dan mengikuti arahan resmi dari perangkat daerah terkait.
(Mat/ADV)
