Lintasjejaring.com, Samarinda – Ribuan ruang belajar di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, masih membutuhkan perbaikan dengan tingkat kerusakan yang beragam, mulai dari kategori ringan hingga berat. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Samarinda dalam mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kamis (08/10/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa kebutuhan renovasi sekolah terus bertambah seiring banyaknya usulan yang disampaikan melalui berbagai jalur perencanaan pembangunan. Aspirasi tersebut berasal dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota, serta hasil peninjauan langsung ke lapangan.
Menurutnya, persoalan kerusakan fasilitas pendidikan masih ditemukan di berbagai wilayah Samarinda. Banyaknya pengajuan menunjukkan bahwa pembenahan infrastruktur sekolah masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, usulan yang diterima DPRD tidak seluruhnya dapat langsung direalisasikan. Pemerintah perlu menyesuaikan rencana perbaikan dengan ketersediaan anggaran dan menentukan sekolah yang paling membutuhkan penanganan.
“Usulannya banyak sekali. Hampir setiap kecamatan ada SD dan SMP yang memang membutuhkan renovasi,” kata Sri Puji.
Dalam penyusunan program perbaikan sekolah, DPRD mendorong agar pemerintah memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan. Selain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, kebutuhan renovasi dapat diupayakan menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
Sri Puji menilai, kombinasi sumber pendanaan tersebut penting untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana pendidikan yang belum seluruhnya dapat ditangani melalui anggaran daerah. Terlebih, jumlah ruang belajar yang memerlukan perbaikan cukup besar, sementara kemampuan keuangan pemerintah memiliki batas.
“Semua usulan akan diajukan. Tetapi realisasinya tergantung kemampuan keuangan daerah, apakah melalui APBD, Bankeu atau DAK fisik,” jelasnya.
Ia menyebutkan, dukungan DAK pada 2026 turut membantu pembiayaan perbaikan fasilitas pendidikan. Anggaran dari pemerintah pusat tersebut mencakup sejumlah jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga SD dan SMP.
Meski demikian, besarnya kebutuhan membuat dukungan anggaran yang tersedia belum dapat menjangkau seluruh sekolah yang membutuhkan renovasi. Karena itu, penentuan prioritas menjadi bagian penting dalam perencanaan program pendidikan untuk tahun anggaran berikutnya.
Sri Puji mencontohkan, alokasi perbaikan sekolah pada tahun sebelumnya berada di kisaran Rp50 miliar. Dengan kondisi anggaran yang harus disesuaikan terhadap kebutuhan pembangunan lainnya, pemerintah perlu kembali memilah program yang paling mendesak untuk dilaksanakan.
“Karena anggarannya terbatas, tetap harus dipilih ulang mana yang paling prioritas,” ujarnya.
Sejumlah wilayah, termasuk Samarinda Ilir, Samarinda Utara hingga Palaran, masih memiliki sekolah yang membutuhkan perhatian terhadap kondisi bangunan dan ruang belajarnya. DPRD berharap kebutuhan tersebut tetap masuk dalam perencanaan pembangunan pendidikan agar penanganannya dapat dilakukan secara bertahap.
(Abi/ADV/DPRD Samarinda)
