Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional

- Redaksi

Senin, 16 November 2026 - 19:10 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.

Foto: Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.

Lintasjejaring.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat penertiban administrasi perpajakan perusahaan pertambangan agar penerimaan pajak benar-benar tercatat di daerah tempat aktivitas usaha berlangsung. Langkah ini dilakukan melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan unsur kejaksaan dan kepolisian. Senin (16/11/2026).

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemungkinan ketidaksesuaian lokasi pencatatan pembayaran pajak dengan wilayah operasional kendaraan dan alat berat milik perusahaan.

Ia mencontohkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Selama ini, pembayaran pajak berpotensi tercatat di daerah tempat perusahaan induk berada atau lokasi transaksi pembelian bahan bakar dilakukan, seperti Samarinda dan Balikpapan. Sementara kendaraan maupun alat berat perusahaan justru beroperasi di wilayah Kukar.

“Sebagai contoh, dalam PBBKB terdapat dua pendekatan, yakni berdasarkan domisili kendaraan dan berdasarkan lokasi kendaraan tersebut beroperasi. Padahal, kendaraan dan alat berat itu secara operasional bekerja di wilayah Kutai Kartanegara,” ujar Aulia.

Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan mekanisme pencatatan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan serta mencerminkan aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah Kukar. Dengan begitu, daerah tempat kendaraan dan alat berat beroperasi juga memperoleh penerimaan pajak sebagaimana mestinya.

Aulia menegaskan, pemerintah tidak serta-merta menilai perusahaan melakukan pelanggaran. Berdasarkan pengamatan awal, perusahaan pada dasarnya telah membayar pajak, tetapi masih terdapat kemungkinan lokasi pembayaran atau pencatatannya belum tepat.

“Namun, berdasarkan pengamatan awal, sebenarnya perusahaan-perusahaan tersebut sudah patuh membayar pajak. Hanya saja, kemungkinan lokasi pembayaran pajaknya selama ini belum tepat,” jelasnya.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, Pemkab Kukar juga melibatkan kejaksaan dan kepolisian dalam tim terpadu bersama Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dan Bapenda Kabupaten Kukar. Tim tersebut akan menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangan masing-masing.

Baca Lainnya:  Kepala Dinsos Kukar, Rinda Pertahankan Target 600 Penerima Bantuan Permakanan Tahun 2026

Apabila dalam proses evaluasi ditemukan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah memastikan penerapan sanksi tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Sementara kemungkinan kekurangan pembayaran pada tahun-tahun sebelumnya akan dikaji lebih lanjut.

“Kami tidak ingin mengada-ada dalam menerapkan aturan maupun menuntut kepatuhan perusahaan. Namun, kewajiban yang memang harus dilaksanakan perusahaan harus dipenuhi,” tegasnya.

Aulia berharap pembenahan administrasi perpajakan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan penerimaan daerah. Sebab, menurutnya, pajak harus mencerminkan aktivitas operasional yang benar-benar berlangsung di suatu wilayah.

“Sekali lagi, kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasi, bukan ketika dalam keadaan diam. Nah, hal inilah yang sedang kita cermati dan sesuaikan agar pembayaran pajaknya benar-benar mencerminkan aktivitas operasional kendaraan tersebut,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Kukar)

Baca Lainnya:  ‎Debu Batubara Kepung Permukiman Bakungan, CMI Desak Perusahaan Bertanggung Jawab

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan
Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong
Jelang MTQH ke-46 Kaltim, Sekda Kukar Ajak Masjid dan Musala Terbuka untuk Kafilah

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:42 WITA

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 14:52 WITA

Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat

Berita Terbaru