Lintasjejaring.com, Penajam – Kedekatan geografis dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Bupati Mudyat Noor mendorong agar pembangunan ibu kota baru mampu memberikan dampak nyata terhadap ekonomi masyarakat, tanpa mengesampingkan sektor pendidikan dan kesehatan di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Rabu (04/11/2026)
Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa daerahnya harus mampu mengambil peran dalam perkembangan IKN. PPU tidak cukup hanya menjadi wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan ibu kota baru, tetapi juga harus mendapatkan nilai tambah dari berbagai aktivitas pembangunan yang berlangsung.
Menurutnya, posisi geografis PPU memberikan keuntungan strategis untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan IKN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“PPU memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan IKN. Daerah ini tidak hanya berpotensi menjadi kawasan penyangga, tetapi juga pintu gerbang dan bagian dari superhub ekonomi ibu kota baru,” jelasnya.
Infrastruktur Jadi Modal Menangkap Peluang IKN
Sejumlah infrastruktur dinilai menjadi kekuatan PPU dalam mengambil peran tersebut. Di antaranya Kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi kawasan inti pemerintahan IKN, Jembatan Pulau Balang, akses menuju Bandara VVIP IKN, Pelabuhan Buluminung, serta Pelabuhan Penajam.
Selain itu, potensi pengembangan Kawasan Industri Buluminung juga menjadi peluang untuk memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
“Dengan dukungan infrastruktur yang ada, kita ingin masyarakat PPU ikut mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi IKN. Peluang usaha, perdagangan, jasa, hingga lapangan pekerjaan harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal,” paparnya.
Meski demikian, Mudyat mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur dan kedekatan wilayah tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah perlu memastikan peluang yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi produktif dan memberikan manfaat secara langsung.
“Kehadiran IKN harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan,” bebernya.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Dijaga
Di tengah upaya memperkuat ekonomi daerah, Pemkab PPU juga menghadapi tantangan penyesuaian kemampuan keuangan pada 2026. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah.
Namun, Mudyat menegaskan kondisi tersebut tidak boleh membuat pelayanan dasar masyarakat terabaikan, terutama pendidikan dan kesehatan.
“Pendidikan menjadi bekal penting bagi masyarakat lokal untuk menghadapi perkembangan IKN. Karena itu, kita ingin anak-anak PPU memiliki kesempatan belajar yang baik agar nantinya mampu bersaing dan mengambil peluang dari pembangunan tersebut,” tegasnya.
Masyarakat PPU harus memiliki kesempatan meningkatkan pendidikan dan keterampilan agar tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan kawasan ibu kota baru.
Salah satu upaya yang terus didorong pemerintah daerah adalah melalui program Kartu Penajam Cerdas (KPC) serta pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.
Pada 2025, Pemkab PPU mengalokasikan anggaran sekitar Rp7,9 miliar untuk program beasiswa dengan jumlah penerima mencapai 1.453 pelajar.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
“Kesehatan juga tetap menjadi prioritas. Kita ingin masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan mudah diakses, meskipun pemerintah daerah sedang melakukan penyesuaian anggaran,” sambungnya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Sejalan dengan Kesejahteraan
Bagi PPU, pembangunan IKN membawa peluang perubahan besar terhadap arah pembangunan daerah. Namun, keberhasilan menangkap peluang tersebut tidak hanya diukur dari pertumbuhan infrastruktur maupun meningkatnya aktivitas ekonomi kawasan.
Pemerataan manfaat pembangunan hingga seluruh kecamatan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan program pelayanan dasar di tengah keterbatasan anggaran.
“Kita harus bisa memanfaatkan posisi strategis dan infrastruktur yang dimiliki PPU, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia. Dengan begitu, masyarakat lokal bisa ikut berperan dan mendapatkan manfaat dari perkembangan IKN,” pungkas Mudyat Noor.
Pembangunan ibu kota baru pun diharapkan tidak hanya mengubah wajah kawasan sekitarnya, tetapi juga menghadirkan kesempatan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat PPU.
(Mat/ADV)










