Lintasjejaring.com, Penajam – Warga yang telah menetap di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diimbau segera menyesuaikan dokumen kependudukan dengan domisili sebenarnya. Selain memastikan tertib administrasi, kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga (KK) berstatus penduduk PPU berkaitan dengan akses terhadap program jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah. Rabu (04/11/2026)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU mengingatkan masyarakat pendatang yang telah tinggal dan ingin menetap di daerah tersebut agar segera mengurus perpindahan domisili.
Langkah ini penting karena status kependudukan menjadi salah satu dasar administrasi dalam mengakses program jaminan kesehatan yang pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Status Kependudukan Berkaitan dengan Jaminan Kesehatan
Kepala Disdukcapil PPU, Waluyo, mengatakan persoalan kesesuaian data kependudukan kerap terlihat ketika warga menghadapi kebutuhan medis mendesak.
Salah satu kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan warga pendatang yang melahirkan di PPU, kemudian bayinya harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Dalam situasi tersebut, status kependudukan orang tua menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses administrasi untuk memperoleh pembiayaan kesehatan dari pemerintah daerah.
“Pernah ada warga dari luar daerah melahirkan di PPU, kemudian bayinya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Karena belum terdaftar sebagai warga PPU, jaminan kesehatannya belum bisa langsung ditanggung pemerintah daerah. Kalau KK sudah menjadi warga PPU, pembiayaan jaminan kesehatannya bisa ditanggung Pemda,” ujar Waluyo.
Menurutnya, pengurusan perpindahan domisili sebaiknya tidak menunggu sampai masyarakat menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan.
Sebab, kondisi darurat medis tidak dapat diperkirakan. Ketika dokumen kependudukan belum sesuai, masyarakat berpotensi menghadapi proses administrasi tambahan di tengah kebutuhan mendapatkan penanganan segera.
Pengurusan Pindah Domisili Dipermudah
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Disdukcapil PPU mengimbau warga yang telah menetap dan berencana menjadi penduduk tetap agar segera memperbarui dokumen kependudukannya.
Imbauan ini juga ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di PPU tetapi masih menggunakan identitas kependudukan dari daerah asal.
Pemerintah daerah menyediakan layanan pengurusan perpindahan domisili melalui kantor Disdukcapil. Masyarakat cukup membawa dokumen persyaratan agar proses administrasi dapat ditindaklanjuti petugas.
Waluyo menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu mengurus perpindahan data kependudukan karena pelayanan tersebut dapat dibantu langsung oleh petugas.
“Prosesnya mudah. Masyarakat cukup datang ke kantor Disdukcapil dengan membawa dokumen persyaratan. Nanti akan kita bantu prosesnya. Sekarang juga sudah banyak ASN dan warga yang mengurus perpindahan domisili,” ungkapnya.
Tertib Administrasi untuk Mempermudah Pelayanan
Penyesuaian dokumen kependudukan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan jaminan kesehatan. Data yang sesuai domisili juga diperlukan agar masyarakat dapat mengakses berbagai pelayanan publik berdasarkan status kependudukannya.
Disdukcapil PPU berharap kesadaran warga untuk memperbarui KTP dan KK semakin meningkat, terutama bagi mereka yang telah lama menetap di wilayah tersebut.
“Kami berharap warga yang sudah lama tinggal di PPU segera menyesuaikan KTP dan KK dengan domisili sekarang. Jangan menunggu sampai membutuhkan pelayanan baru mengurus perpindahan,” harap Waluyo.
Dengan administrasi kependudukan yang sesuai, proses pelayanan diharapkan berjalan lebih tertib dan masyarakat tidak menghadapi kendala akibat perbedaan data ketika membutuhkan layanan pemerintah.
Pada akhirnya, pembaruan dokumen kependudukan menjadi langkah preventif yang dapat dilakukan sejak dini. Dengan begitu, ketika kebutuhan pelayanan kesehatan muncul secara mendadak, masyarakat telah memiliki kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Lebih baik dokumen kependudukan diurus sejak awal, sehingga ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan, masyarakat tidak lagi terkendala persoalan administrasi,” pungkas Waluyo.
(Mat/ADV)










