Lintasjejaring.com, Penajam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, mengingatkan aparatur desa agar tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebelum kebutuhan tersebut tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Ketertiban administrasi sejak tahap awal dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Kamis (12/11/2026)
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
Kegiatan berlangsung di Ballroom Mahakam A Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan. Sebanyak 88 peserta dari empat kecamatan di Kabupaten PPU mengikuti kegiatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peserta terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (kaur), serta kepala seksi (kasi) yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan desa.
Dalam arahannya, Tohar menyoroti pentingnya keteraturan tahapan pengadaan, terutama hubungan antara perencanaan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Menurutnya, pengadaan tidak semestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum dasar penganggarannya tersedia.
“Pengadaan tidak boleh dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru disesuaikan dengan anggaran setelah barang atau kegiatan direalisasikan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar aparatur desa tidak membalik tahapan pelaksanaan dengan mengadakan barang atau menjalankan kegiatan sebelum tercantum dalam dokumen anggaran.
“Jangan sampai pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tanpa terlebih dahulu tercantum dalam dokumen anggaran. Perencanaan harus disiapkan sejak awal, bukan barangnya diadakan terlebih dahulu kemudian baru disesuaikan,” tegasnya.
Tohar menjelaskan, pengadaan merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan desa yang harus mengikuti proses perencanaan secara berjenjang. Karena itu, kebutuhan barang maupun jasa harus memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati.
“Karena itu, seluruh kegiatan harus memiliki dasar yang jelas dan selaras dengan dokumen perencanaan serta penganggaran desa,” terangnya.
Dokumen yang menjadi acuan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Ketiga dokumen itu memiliki keterkaitan dalam menentukan arah pembangunan, program prioritas, serta alokasi anggaran. Dengan demikian, proses pengadaan harus menjadi bagian dari pelaksanaan rencana yang telah disusun, bukan kegiatan yang berjalan di luar perencanaan.
“Ketiga dokumen tersebut menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Karena itu, pengadaan barang dan jasa harus mengikuti perencanaan yang sudah ditetapkan, bukan dilaksanakan di luar rencana,” ungkapnya.
Perkuat Kapasitas Aparatur Desa
Melalui pelaksanaan bimtek, Pemkab PPU berupaya meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai mekanisme dan tata cara pengadaan barang dan jasa. Materi yang diberikan diharapkan membantu peserta memahami tahapan pelaksanaan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga realisasi kegiatan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap aparatur desa semakin memahami aturan pengadaan sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi maupun pelaksanaan yang menyimpang dari ketentuan,” harpanya.
Terlebih, aparatur desa yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Ketepatan dalam menyusun kebutuhan, menyiapkan dokumen, dan melaksanakan kegiatan menjadi bagian penting dari pengelolaan keuangan desa.
Pemkab PPU berharap peningkatan pemahaman tersebut dapat mendorong perangkat desa bekerja lebih profesional dalam menjalankan program pembangunan.
“Pengadaan yang sesuai perencanaan dan dokumen anggaran bukan hanya soal tertib administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa,” tutupnya.
Penggunaan anggaran yang sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di masing-masing desa.
(Mat/ADV)










