Persiapan UMK PPU 2027 Dimulai, Disnakertrans Verifikasi Serikat Pekerja Sebelum Bahas Kenaikan Upah

- Redaksi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:38 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi upah minimum kabupaten (UMK) sebagai acuan pengupahan pekerja di Kabupaten Penajam Paser Utara. (Ist)

Foto: Ilustrasi upah minimum kabupaten (UMK) sebagai acuan pengupahan pekerja di Kabupaten Penajam Paser Utara. (Ist)

Lintasjejaring.com, Penajam – Besaran upah minimum Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk 2027 belum memiliki angka pasti. Namun, pemerintah daerah mulai menyiapkan tahapan pembahasannya dengan memverifikasi data serikat pekerja dan serikat buruh sebagai dasar pembentukan serta koordinasi Dewan Pengupahan. Rabu (28/10/2026).

Langkah awal tersebut dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU untuk memastikan unsur pekerja yang terlibat dalam proses pembahasan upah memiliki data dan legalitas yang jelas.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans PPU, Julizar Rakhman, mengatakan verifikasi masih berlangsung. Hasilnya akan menjadi bahan koordinasi sebelum pemerintah daerah melanjutkan tahapan pembahasan bersama Dewan Pengupahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang saat ini kita lakukan adalah persiapan untuk Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan, SK verifikasi yang kita ajukan ke Bupati,” ujarnya.

Verifikasi Jadi Dasar Pembentukan Dewan Pengupahan

Julizar menjelaskan, proses verifikasi mencakup keberadaan serikat pekerja dan serikat buruh di wilayah PPU. Pendataan tersebut meliputi organisasi yang berdiri secara mandiri maupun yang tergabung dalam organisasi tingkat pusat.

Baca Lainnya:  Bambang Turut Prihatin Atas Kebakaran Pasar Sangkulirang

Tahapan ini dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran mengenai unsur pekerja yang dapat dilibatkan dalam pembahasan kebijakan pengupahan. Dengan data yang terverifikasi, koordinasi antara pemerintah, perwakilan pekerja, dan unsur pengusaha diharapkan berjalan lebih terarah.

“Nanti dasarnya itu dari hasil verifikasi kita di lapangan terkait serikat pekerja atau serikat buruhnya,” jelasnya.

Setelah verifikasi selesai, Disnakertrans akan menyampaikan hasilnya kepada pihak terkait. Selanjutnya, koordinasi dilakukan dengan anggota Dewan Pengupahan untuk mempersiapkan rapat pembahasan upah minimum.

“Nah, itu nanti setelah selesai kita komunikasikan dengan teman-teman di Dewan Pengupahan. Setelah itu baru diadakan rapat terkait masalah upah,” katanya.

Besaran Kenaikan UMK 2027 Belum Terlihat

Meski persiapan administratif mulai berjalan, Disnakertrans belum dapat memperkirakan besaran kenaikan UMK PPU pada 2027. Penetapan angka tersebut masih menunggu tahapan pembahasan dan mekanisme pengupahan yang berlaku.

Baca Lainnya:  Gaji Honorer Dan Karyawan Swasta Di Berau Terlambat Dibayar, DPRD Soroti Dampaknya Di Bulan Ramadhan.

Julizar menyebutkan, hingga akhir Oktober 2026 belum ada gambaran mengenai besaran kenaikan upah minimum untuk tahun mendatang.

“Belum tahu, belum ada gambaran,” ungkapnya.

Saat ini, UMK PPU berada di kisaran Rp4,1 juta. Angka tersebut menjadi gambaran besaran upah minimum yang berlaku, sedangkan ketentuan untuk 2027 masih harus melalui proses pembahasan lebih lanjut.

“Untuk besaran upah minimum tahun depan, kita masih menunggu hasil pembahasan Dewan Pengupahan. Jadi, saat ini belum bisa dipastikan berapa kenaikannya,” sambungnya.

Kepatuhan Pengupahan Perlu Memperhatikan Karakteristik Usaha

Di sisi lain, Julizar mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepatuhan tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga hubungan industrial yang sehat.

Baca Lainnya:  DPRD Berau Soroti Limbah Pabrik Sawit, Minta Pengawasan Diperketat

Namun, pembahasan pengupahan juga perlu melihat karakteristik dan kemampuan masing-masing jenis usaha. Ia menilai kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak selalu dapat disamakan dengan perusahaan besar yang memiliki modal serta aset lebih kuat.

“Kalau UMKM itu kan beda. Kita tidak bisa menyamakan dengan perusahaan yang sudah besar dan punya aset besar,” tuturnya.

Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pembahasan kebijakan pengupahan. Meski demikian, seluruh ketentuan tetap harus mengacu pada regulasi yang berlaku agar kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha dapat diperhatikan secara proporsional.

Disnakertrans PPU berharap proses persiapan Dewan Pengupahan berjalan lancar sehingga pembahasan UMK 2027 dapat dilakukan secara terukur. Verifikasi data serikat pekerja menjadi langkah awal untuk memastikan proses tersebut melibatkan unsur terkait dan memiliki dasar yang jelas.

(Mat/ADV)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong
Jelang MTQH ke-46 Kaltim, Sekda Kukar Ajak Masjid dan Musala Terbuka untuk Kafilah
Panen Raya Sistem Tabela Dar Jadi Momentum Kebanggaan Warga Semayang, Bupati Kukar Beri Apresiasi

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 19:10 WITA

Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional

Sabtu, 14 November 2026 - 19:39 WITA

Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong

Berita Terbaru