Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjajaki penambahan tiga kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2027. Namun, kepastian status lahan menjadi pekerjaan awal sebelum rencana pembangunan tersebut dapat direalisasikan. Jumat (31/10/2026).
Dinas Perikanan PPU kini menelusuri legalitas lahan sekaligus menjalin komunikasi dengan calon pemilik tanah di sejumlah wilayah pesisir. Upaya ini dilakukan agar pengembangan kawasan tidak terkendala persoalan administrasi maupun kepemilikan lahan saat pembangunan dimulai.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyiapkan perluasan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan menjajaki tiga lokasi baru untuk pembangunan pada 2027. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan fasilitas pendukung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, rencana itu belum sepenuhnya memasuki tahap pembangunan. Dinas Perikanan PPU masih memprioritaskan kepastian status dan legalitas lahan di sejumlah calon lokasi. Persoalan tersebut dinilai penting agar proses pengembangan kawasan tidak menghadapi hambatan administrasi maupun sengketa kepemilikan di kemudian hari.
Sekretaris Dinas Perikanan PPU, Rusli, mengatakan pihaknya tengah menelusuri dokumen kepemilikan sekaligus membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki lahan potensial.
“Sekarang masih kami telusuri. Harapannya, status dan legalitas lahan di setiap lokasi bisa segera jelas,” ujar Rusli.
Babulu Sudah Jelas, Dua Lokasi Masih Dibahas
Dari tiga lokasi yang sedang dijajaki, kawasan Babulu menjadi salah satu yang dinilai lebih siap dari sisi ketersediaan lahan. Sebab, tanah yang direncanakan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten PPU.
Sementara itu, dua calon lokasi lainnya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan ialah kemungkinan hibah lahan dari masyarakat.
Rusli menegaskan, komunikasi dengan pemilik tanah perlu dilakukan sejak tahap perencanaan. Pemerintah tidak ingin persoalan kepemilikan baru muncul setelah pembangunan berjalan. Karena itu, kesepakatan awal menjadi bagian penting sebelum lokasi ditetapkan.
“Harus ada pembicaraan lebih dahulu dengan pemilik lahan. Kami tidak bisa begitu saja membeli tanah tanpa komunikasi dan kesepakatan awal,” tegasnya.
Kepastian lahan juga menjadi dasar bagi tahapan perencanaan berikutnya, termasuk penyelarasan desain teknis dan dokumen lingkungan. Dengan demikian, proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terarah setelah seluruh persyaratan lokasi terpenuhi.
Babulu dan Waru Masuk Pertimbangan Pengembangan
Penambahan tiga kawasan KNMP merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas manfaat program bagi masyarakat nelayan. Rusli menyebut program tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menurutnya, pengembangan kawasan perlu didukung kesiapan lokasi dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas nelayan. Dalam perencanaan awal, setiap kawasan diperkirakan membutuhkan lahan sekitar setengah hektare.
Salah satu fasilitas utama yang disiapkan ialah dermaga atau jeti. Infrastruktur tersebut akan menunjang aktivitas sandar kapal sekaligus mendukung kegiatan masyarakat nelayan di kawasan tersebut.
Adapun Babulu dan Waru menjadi wilayah yang dipertimbangkan untuk pengembangan berikutnya. Selain mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pesisir, lokasi yang memiliki kedekatan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga masuk dalam arah penjajakan.
Rusli berharap rencana pengembangan KNMP dapat berjalan sesuai tahapan, terutama setelah kepastian lahan di masing-masing calon lokasi diperoleh.
“Program ini merupakan PSN yang harus berjalan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan. Karena itu, kesiapan lokasi perlu kita pastikan sejak awal,” katanya.
Dengan penjajakan tersebut, Pemkab PPU berupaya menyiapkan fondasi pengembangan kawasan nelayan secara bertahap. Kepastian lahan menjadi langkah awal agar pembangunan tiga KNMP baru pada 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
(Mat/ADV)










