Lintasjejaring.com, Penajam – Pemanfaatan fasilitas pasar yang belum optimal membuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari sektor retribusi belum tergarap maksimal. Dari lima pasar yang dikelola pemerintah daerah, penerimaan retribusi kios sepanjang 2025 tercatat Rp537,68 juta. Padahal, jika seluruh kios dan lapak digunakan secara aktif serta kewajiban retribusi dipenuhi, pendapatan tersebut berpeluang melampaui Rp1 miliar per tahun. Minggu (01/11/2026).
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih memiliki peluang besar meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan fasilitas pasar. Salah satu pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan adalah menertibkan kios dan lapak yang sudah memiliki pemegang hak, tetapi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penerimaan retribusi. Fasilitas yang seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah justru tidak memberikan kontribusi maksimal ketika dibiarkan kosong atau tidak digunakan sebagaimana mestinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU, Syamsul Adha, menyebutkan realisasi retribusi kios dari lima pasar yang dikelola pemerintah daerah mencapai Rp537.684.000 sepanjang 2025.
“Dari lima pasar daerah yang kami kelola, penerimaan retribusi khusus kios selama satu tahun mencapai Rp537.684.000,” ungkap Syamsul.
Lima Pasar Menjadi Sumber Retribusi
Lima pasar tersebut meliputi Pasar Induk Penajam, Pasar Waru, Pasar Babulu, Pasar Rico, dan Pasar Sepan. Sementara itu, pengelolaan Pasar Petung telah diserahkan melalui kerja sama dengan pihak swasta.
Capaian lebih dari setengah miliar rupiah tersebut menunjukkan sektor pasar memiliki kontribusi terhadap PAD PPU. Namun, angka itu belum mencerminkan seluruh potensi penerimaan yang dapat diperoleh apabila fasilitas perdagangan dimanfaatkan secara optimal.
Syamsul memperkirakan penerimaan retribusi kios berpeluang menembus lebih dari Rp1 miliar setiap tahun. Potensi tersebut dapat dicapai apabila seluruh lapak digunakan untuk aktivitas perdagangan dan pemegang hak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.
“Kalau bicara potensi, seharusnya penerimaan bisa lebih dari Rp1 miliar per tahun. Namun, masih ada lapak yang tidak dimanfaatkan dan pemegangnya tidak menyetorkan retribusi, sehingga penerimaan itu tidak masuk ke kas daerah,” jelasnya.
Lapak Tidak Aktif Jadi Persoalan
Persoalan utama bukan hanya jumlah fasilitas yang tersedia, melainkan bagaimana kios dan lapak tersebut benar-benar digunakan. Keberadaan pemegang hak atas suatu lapak tidak otomatis memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah apabila tempat tersebut tidak menjalankan aktivitas perdagangan.
Situasi ini membuat pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali penggunaan fasilitas pasar. Lapak yang tidak produktif perlu mendapat perhatian agar tidak terus menjadi aset yang pemanfaatannya rendah, sementara pedagang lain berpotensi membutuhkan tempat untuk menjalankan usaha.
Selain berkaitan dengan penerimaan retribusi, penataan tersebut juga menyangkut tertib administrasi pengelolaan aset daerah. Pemerintah perlu memastikan status penggunaan setiap fasilitas pasar sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
“Persoalan lapak yang tidak dimanfaatkan ini juga menjadi perhatian BPK. Karena itu, kami akan mengevaluasi kembali status kepemilikan dan penggunaan kios maupun lapak di pasar daerah,” paparnya.
Evaluasi untuk Mengoptimalkan PAD
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi fasilitas pasar, termasuk kios yang masih aktif, tidak digunakan, maupun yang perlu ditertibkan. Hasil pendataan nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah pengelolaan berikutnya.
Penataan juga penting agar fasilitas perdagangan dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. Dengan demikian, kios dan lapak tidak sekadar tercatat sebagai aset, tetapi benar-benar mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memberikan kontribusi melalui pembayaran retribusi.
Optimalisasi penerimaan dari sektor pasar tidak hanya bergantung pada penetapan target pendapatan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pengelolaan fasilitas berjalan tertib, pemanfaatannya sesuai peruntukan, dan kewajiban retribusi dipenuhi oleh pihak yang menggunakan.
Jika pembenahan tersebut berjalan efektif, peluang peningkatan PAD dari retribusi pasar masih terbuka. Potensi penerimaan di atas Rp1 miliar per tahun menjadi gambaran besarnya kontribusi yang dapat diperoleh apabila fasilitas perdagangan di PPU dimanfaatkan secara maksimal.
Dinas KUKM Perindag PPU pun mendorong evaluasi penggunaan kios dan lapak sebagai bagian dari pembenahan pengelolaan pasar. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas fasilitas perdagangan sekaligus memperkuat penerimaan daerah dari sektor retribusi.
“Evaluasi kios dan lapak ini menjadi bagian dari pembenahan pengelolaan pasar. Kami berharap fasilitas yang ada bisa dimanfaatkan lebih maksimal sehingga aktivitas perdagangan berjalan dan penerimaan retribusi daerah juga meningkat,” pungkas Syamsul.
(Mat/ADV)










