Lintasjejaring.com, Penajam – Realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hingga September 2026 baru mencapai 63,77 persen. Capaian tersebut dipengaruhi keterbatasan likuiditas daerah dan belum optimalnya pembayaran kepada pihak ketiga, meskipun sejumlah pekerjaan fisik tetap berjalan di lapangan. Pemerintah daerah kini memperketat pengaturan arus kas agar kewajiban kepada kontraktor tetap dapat diselesaikan tanpa mengganggu prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Senin (02/11/2026).
Penurunan kemampuan fiskal membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus lebih cermat mengatur arus kas sepanjang 2026. Kondisi tersebut turut memengaruhi kecepatan realisasi belanja daerah, terutama pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak ketiga.
Hingga September 2026, realisasi keuangan PPU tercatat baru mencapai 63,77 persen. Capaian tersebut dipengaruhi keterbatasan likuiditas serta belum optimalnya proses pencairan pembayaran kepada kontraktor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, menjelaskan rendahnya serapan keuangan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi pelaksanaan pembangunan di lapangan. Sebab, sejumlah kegiatan fisik tetap berjalan sesuai tahapan pekerjaan, bahkan sebagian telah diselesaikan oleh kontraktor.
Namun, penyelesaian pekerjaan tersebut belum seluruhnya diikuti pembayaran dari pemerintah daerah. Akibatnya, realisasi keuangan belum mencerminkan keseluruhan aktivitas pembangunan yang telah berlangsung.
“Realisasi keuangan yang rendah karena pembayaran ke pihak ketiga belum sepenuhnya, walaupun kegiatannya berjalan semua di lapangan,” ujar Muhajir.
Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara progres pelaksanaan kegiatan dengan realisasi pembayaran. Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan dana sebelum menuntaskan kewajiban kepada pihak ketiga.
APBD Turun, Pola Pembayaran Berubah
Muhajir mengatakan kemampuan keuangan PPU pada 2026 berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan kapasitas anggaran membuat pemerintah daerah tidak lagi leluasa menggunakan pola pembayaran seperti yang pernah diterapkan pada 2025.
Dalam Perubahan APBD 2026, anggaran PPU tercatat sebesar Rp1,99 triliun. Jumlah tersebut turun dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp2,6 triliun.
Perubahan kemampuan fiskal tersebut berdampak terhadap pengaturan belanja, termasuk pembayaran pekerjaan fisik. Jika sebelumnya pemerintah masih dapat melakukan pembayaran hingga 70 persen untuk kegiatan tertentu yang sedang berjalan, skema tersebut kini tidak lagi diterapkan.
“Di tahun kemarin masih ada kegiatan fisik yang kita bayar sampai 70 persen, kalau ini tidak ada sama sekali, kecuali dana Kurang Bayar DBH turun, ada informasi dibayarkan, kita masih bisa lakukan skema-skema pembayaran,” jelasnya.
Belum diterimanya dana Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang pemerintah daerah dalam mengatur pembayaran. Padahal, dana tersebut sebelumnya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah.
Karena itu, pemerintah harus menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan kas yang tersedia. Pengaturan tersebut diperlukan agar belanja yang telah direncanakan tetap dapat berjalan sesuai prioritas tanpa menimbulkan kewajiban pembayaran yang tidak mampu dipenuhi.
Pembayaran Kontraktor Dilakukan Bertahap
Untuk mengendalikan kewajiban kepada pihak ketiga, BKAD PPU menerapkan pemeriksaan administrasi secara bertahap. Proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan penyelesaian pekerjaan serta kelengkapan dokumen yang menjadi dasar pembayaran.
Pekerjaan yang telah rampung hingga awal Oktober diproses melalui tahapan pertama. Sementara kegiatan yang penyelesaiannya mendekati akhir November akan ditindaklanjuti melalui proses rekonsiliasi berikutnya.
Mekanisme tersebut menjadi bagian dari pengaturan pembayaran agar kewajiban pemerintah dapat dipetakan berdasarkan progres pekerjaan. Dengan demikian, pemerintah memiliki gambaran mengenai kebutuhan anggaran yang harus disiapkan hingga akhir tahun.
Selain itu, Pemkab PPU telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan tersebut mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tetap memperhatikan kemampuan kas daerah.
“Setiap OPD harus menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan kas daerah. Kami minta belanja diprioritaskan sesuai kebutuhan agar kondisi keuangan tetap terjaga,” terangnya.
Pinjaman Bankaltimtara untuk Menyelesaikan Kewajiban
Di tengah keterbatasan likuiditas, Pemkab PPU sebelumnya mengambil pinjaman jangka pendek sebesar Rp208 miliar dari Bankaltimtara. Pinjaman tersebut digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pekerjaan pemerintah daerah kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2025.
Kebijakan tersebut diambil karena dana KB DBH dari pemerintah pusat belum diterima. Pemerintah daerah membutuhkan alternatif pembiayaan agar kewajiban yang telah jatuh tempo dapat diselesaikan dan tidak menghambat aktivitas pemerintahan.
Muhajir menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pemerintah daerah. Tanpa skema pembiayaan alternatif, penyelesaian kewajiban kepada kontraktor berpotensi semakin tertunda.
“Kalau kita tidak ada skema pinjaman, pasti utang tidak akan selesai. Inilah bentuk kebijakan pemerintah agar perputaran dan pencapaian visi-misi tetap jalan. Kalau tidak, pemerintahan akan stagnan,” pungkasnya.
Ke depan, pengelolaan keuangan PPU masih membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pendapatan, ketersediaan kas, dan kewajiban belanja. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menjaga pelaksanaan pembangunan, tetapi juga memastikan pembayaran kepada pihak ketiga dapat diselesaikan sesuai kemampuan anggaran.
Dengan realisasi keuangan yang masih berada di angka 63,77 persen hingga September, percepatan administrasi pembayaran dan pengendalian belanja menjadi bagian penting dalam pengelolaan APBD 2026.
Di sisi lain, kepastian penerimaan dana transfer juga diharapkan dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya.
(Mat/ADV)










