17 Perselisihan Hubungan Industrial di PPU, Hak Pekerja hingga PHK Sepihak Jadi Sorotan

- Redaksi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:52 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans PPU, Julizar Rakhman.

Foto: Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans PPU, Julizar Rakhman.

Lintasjejaring.com, Penajam – Persoalan pemenuhan hak pekerja masih menjadi tantangan dalam hubungan industrial di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sepanjang Maret hingga September 2026, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU mencatat 17 perselisihan antara pekerja dan perusahaan, mulai dari persoalan upah hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Rabu (28/10/2026).

Angka tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perjanjian kerja dan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak karyawan masih membutuhkan perhatian. Di tengah dinamika ketenagakerjaan, Disnakertrans PPU terus memfasilitasi penyelesaian perselisihan melalui komunikasi dan mediasi agar persoalan tidak berlarut hingga proses hukum.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans PPU, Julizar Rakhman, mengatakan seluruh kasus yang tercatat ditangani melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari bulan Maret sampai September itu ada 17 perselisihan,” ujarnya.

Hak Pekerja dan PHK Sepihak Jadi Persoalan

Julizar menjelaskan, persoalan yang paling sering dilaporkan berkaitan dengan hak pekerja yang dinilai belum dipenuhi perusahaan sesuai kesepakatan kerja. Selain itu, terdapat kasus PHK sepihak serta ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian dengan ketentuan yang sebelumnya disepakati kedua belah pihak.

Baca Lainnya:  Revitalisasi Pasar Waru PPU Dibidik 2027, Desain Baru Menunggu Masukan Pedagang

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kurangnya pemahaman pekerja terhadap isi kontrak ketika pertama kali menandatangani perjanjian kerja. Dalam sejumlah kasus, pekerja baru menyadari adanya ketentuan yang dianggap merugikan setelah persoalan muncul di kemudian hari.

“Pada saat mereka bertanda tangan itu tidak membaca dulu. Setelah kejadian, dengar dari teman, dibaca lagi. Ternyata seperti itu,” jelasnya.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kontrak kerja bukan sekadar dokumen formalitas. Pekerja perlu memahami setiap ketentuan, termasuk masa kerja, hak penghasilan, kewajiban, hingga mekanisme pengakhiran hubungan kerja.

Di sisi lain, perusahaan juga berkewajiban menjalankan isi perjanjian sesuai aturan ketenagakerjaan. Kejelasan kesepakatan sejak awal dinilai penting untuk mencegah munculnya perbedaan penafsiran yang berujung pada perselisihan.

Pekerja Kontrak Rentan Khawatir Memperjuangkan Hak

Disnakertrans PPU turut menyoroti kondisi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam beberapa kasus, pekerja memilih tidak menyampaikan keberatan atau memperjuangkan haknya karena khawatir kontrak tidak diperpanjang perusahaan.

Situasi tersebut berpotensi membuat persoalan ketenagakerjaan tidak segera terungkap. Padahal, status sebagai pekerja kontrak tidak menghilangkan hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian maupun ketentuan perundang-undangan.

Baca Lainnya:  Reses Di Sungai Pinang, Muhammad Andriansyah Serap Aspirasi Banjir Dan Longsor

Karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban menjadi penting bagi pekerja maupun pemberi kerja. Pekerja diharapkan berani menyampaikan persoalan melalui jalur yang tepat, sementara perusahaan perlu membuka ruang komunikasi untuk menyelesaikan perbedaan sebelum berkembang menjadi konflik.

Mediasi Jadi Jalur Awal Penyelesaian

Dalam menangani perselisihan, Disnakertrans PPU menjalankan fungsi fasilitasi melalui perundingan antara pekerja dan perusahaan. Proses bipartit menjadi tahapan awal yang harus ditempuh kedua pihak untuk mencari kesepakatan secara langsung.

Apabila perundingan belum menghasilkan penyelesaian, persoalan dapat dilanjutkan melalui mekanisme mediasi oleh Disnakertrans. Dalam proses tersebut, mediator dapat memberikan anjuran sebagai bahan pertimbangan bagi kedua pihak.

Julizar menyebutkan, proses penyelesaian tidak selalu membutuhkan waktu yang sama. Ada perselisihan yang dapat diselesaikan melalui satu kali pertemuan, tetapi terdapat pula kasus yang berlanjut hingga tahap pemberian anjuran.

“Kalau kita kebanyakan satu kali, ada yang juga sampai anjuran saja,” jelasnya.

Salah satu tantangan lainnya adalah persoalan tunggakan upah ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kondisi ini dapat menempatkan pekerja dalam posisi sulit, terutama ketika hubungan kerja telah berakhir sementara hak penghasilannya belum diselesaikan.

Baca Lainnya:  Pasokan Ayam Potong Bulungan Defisit 6.500 Ekor per Hari, Syarwani Dorong Desa Kembangkan Peternakan

Menurut Julizar, membawa perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) juga membutuhkan waktu dan biaya. Karena itu, penyelesaian melalui komunikasi dan mediasi di tingkat daerah diharapkan menjadi jalan untuk menemukan kesepakatan sebelum perselisihan berlanjut ke proses hukum.

Perusahaan dan Pekerja Diminta Pahami Hak serta Kewajiban

Disnakertrans PPU berharap peningkatan pemahaman terhadap aturan ketenagakerjaan dapat menekan potensi perselisihan di lingkungan perusahaan. Kepatuhan terhadap perjanjian kerja, keterbukaan komunikasi, serta pemenuhan hak pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan industrial yang sehat.

Penyelesaian perselisihan juga membutuhkan kemauan kedua belah pihak untuk mencari titik temu. Tanpa komunikasi yang baik, persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui perundingan berisiko berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Melalui fasilitasi dan mediasi, Disnakertrans PPU berupaya memastikan pekerja dan perusahaan memperoleh ruang penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, iklim ketenagakerjaan di daerah diharapkan semakin kondusif sekaligus memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

(Mat/ADV)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan
Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:42 WITA

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 14:52 WITA

Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat

Berita Terbaru