DPRD Kukar Desak Legalitas Lahan 300 Hektare Milik 54 Warga Segera Dituntaskan

- Redaksi

Rabu, 14 Oktober 2026 - 16:16 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. (Hen/LJ)

Foto: Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. (Hen/LJ)

Lintasjejaring.com, Kutai Kartanegara – Kepastian hukum atas lahan seluas sekitar 300 hektare yang dikelola 54 warga di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian DPRD Kukar. Meski masyarakat disebut telah menerima pembayaran, dokumen legalitas lahan yang dikuasai secara turun-temurun tersebut hingga kini belum tuntas. Rabu (14/10/2026).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta pemerintah desa dan kecamatan segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar hak masyarakat tidak terus menggantung.

“Dari hasil rapat ini, masyarakat menyampaikan persoalan terkait hak atas lahan yang selama ini mereka kuasai dan kelola, tetapi hingga sekarang belum ditandatangani atau dilegalisasi,” ujarnya,

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yani menjelaskan, lahan tersebut selama ini dimanfaatkan warga untuk berbagai aktivitas, mulai dari membuka lahan, menanam hingga berkebun. Penguasaan dan pengelolaan yang berlangsung secara turun-temurun itu membuat kepastian legalitas menjadi hal penting bagi masyarakat.

Baca Lainnya:  Kukar Jadi Tuan Rumah Temu Pegiat TBM Nasional ke-2, Diikuti Komunitas dari Seluruh Indonesia

Namun, meski pembayaran disebut telah diterima, status administrasi lahan belum memperoleh kejelasan. Karena itu, DPRD meminta kepala desa dan camat berperan aktif dalam memfasilitasi penyelesaian hak masyarakat melalui mekanisme legalisasi.

“Masyarakat sudah menerima pembayaran, tetapi legalitas lahannya belum jelas. Karena itu, tadi kita meminta kepala desa dan camat agar persoalan ini ditindaklanjuti dan hak-hak masyarakat dapat dipenuhi melalui proses legalisasi,” jelasnya.

Ahmad Yani menegaskan, penyelesaian legalitas lahan seluas 300 hektare tersebut perlu menjadi prioritas sebelum pembahasan mengenai hak tanah masyarakat hukum adat dilanjutkan. Menurutnya, kedua persoalan itu perlu ditangani melalui tahapan dan mekanisme masing-masing agar tidak saling menghambat.

“Untuk saat ini, kita dorong agar persoalan lahan sekitar 300 hektare tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Hak masyarakat perlu diperjelas, ditandatangani, dan diberikan melalui mekanisme legalisasi yang sesuai,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap pemerintah desa dan kecamatan segera mengambil langkah konkret sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas lahan yang selama ini dikelola. Sementara itu, upaya pemenuhan hak tanah masyarakat hukum adat diharapkan dapat dilanjutkan melalui proses tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Setelah persoalan hak masyarakat ini diselesaikan, barulah pembahasan mengenai hak hukum adat dapat ditindaklanjuti melalui proses tersendiri. Jadi, kita dorong agar persoalan yang ada saat ini segera diselesaikan,” pungkasnya.

(Hen/Mii)

Baca Lainnya:  Andi Harun Targetkan SK Pejabat Definitif Terbit Dua Hari Usai Rekomendasi
Baca Lainnya:  Ironi di Tepi Sungai: Enam Desa di Muara Ancalong Menanti Aliran Air Bersih

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan
Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong
Jelang MTQH ke-46 Kaltim, Sekda Kukar Ajak Masjid dan Musala Terbuka untuk Kafilah

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:42 WITA

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 14:38 WITA

Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi

Berita Terbaru