Sunggono Sebut Pinjaman Jangka Pendek Kukar Berkaitan dengan Kewajiban Belanja Daerah

- Redaksi

Selasa, 29 September 2026 - 20:38 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono.

Foto: Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono.

Lintasjejaring.com, Kutai Kartanegara – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menjelaskan posisi pinjaman jangka pendek yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan arus kas pada awal 2026. Selasa (29/09/2026).

Menurutnya, skema tersebut berkaitan dengan kondisi kas daerah yang saat itu belum mencukupi untuk memenuhi sejumlah kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.

Penjelasan tersebut disampaikan Pemkab Kukar dalam pembahasan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Persoalan pinjaman menjadi salah satu catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kukar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sunggono mengatakan, pinjaman jangka pendek dari Bankaltimtara memiliki fungsi untuk membantu pemerintah daerah ketika terjadi kebutuhan arus kas dalam satu tahun anggaran.

Baca Lainnya:  Harapan Masyarakat Batu Ampar, Budianto Bulang Tinjakkan Kaki Di Desa Tak Tersentuh Legislator Lainnya

Penggunaan skema tersebut tetap memiliki ketentuan. Salah satunya, pinjaman yang dilakukan pada tahun berjalan harus dikembalikan dan diselesaikan pada tahun anggaran yang sama.

“Pinjaman jangka pendek digunakan untuk membantu kebutuhan cash flow dalam satu tahun anggaran. Jadi, kewajiban yang muncul dari pinjaman tersebut tetap harus diselesaikan pada tahun yang sama,” ujar Sunggono usai Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I DPRD Kukar di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Selasa (29/09/2026).

Ia mengungkapkan, kebutuhan pinjaman muncul ketika kas daerah pada awal tahun belum berada pada kondisi yang cukup untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga.

Baca Lainnya:  Gelar Raker FKKJ Bulungan, Riyanto Dorong Penguatan Organisasi Dan Pelestarian Budaya

Sementara itu, pembayaran kepada pihak ketiga tidak dapat ditunda ketika telah menjadi kewajiban pemerintah daerah. Sunggono menempatkan pembayaran tersebut sebagai bagian dari belanja wajib daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut memiliki prinsip yang sama dengan kewajiban pemerintah dalam memenuhi pembayaran gaji pegawai.

“Ketika sudah menjadi kewajiban daerah, pembayaran kepada pihak ketiga tetap harus dipenuhi. Itu merupakan belanja yang wajib, seperti halnya pembayaran gaji pegawai,” ungkapnya.

Dalam rapat paripurna, Pemkab Kukar juga menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi terkait Nota Keuangan Perubahan APBD 2026.

Nota keuangan tersebut telah mendapat persetujuan untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus dibahas lebih lanjut.

Baca Lainnya:  Warga Sungai Kapih Desak Kejelasan BPN, Sertifikat Tanah Tak Kunjung Terbit Sejak 2023

Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan melalui Banggar DPRD Kukar. Tahapan ini menjadi bagian dari proses menuju penetapan Perubahan APBD 2026.

Sunggono menyebut proses pembahasan sudah mendekati penghujung tahapan. Pemerintah daerah dan DPRD masih perlu menyelesaikan pembahasan di Banggar sebelum mencapai kesepakatan bersama.

“Catatan dari fraksi sudah dijawab pemerintah daerah dan nota keuangan mendapat persetujuan untuk diteruskan. Setelah pembahasan di Banggar, tahapan APBD Perubahan 2026 akan semakin mendekati penetapan,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Kukar)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan
Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:42 WITA

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 14:52 WITA

Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat

Berita Terbaru