66 Lahan Sawah Gagal Panen, Pemkab PPU Gerak Cepat Atasi Kekuarangan Air

- Redaksi

Senin, 28 September 2026 - 17:42 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian PPU Gunawan.

Foto: Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian PPU Gunawan.

Lintasjejaring.com, Penajam – Kekeringan mulai menekan produksi padi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Hingga pertengahan September 2026, sebanyak 66 hektare tanaman padi gagal panen akibat kekurangan air. Senin (28/9/2026).

Dinas Pertanian PPU mencatat, lahan yang terdampak tersebar di Kecamatan Babulu, Waru dan Penajam. Sementara itu, petani di Kecamatan Sepaku masih mampu menyelamatkan tanaman mereka dari dampak kekeringan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian PPU Gunawan mengatakan, angka tersebut berasal dari laporan kondisi pertanian sejak awal hingga pertengahan September.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Perkembangan yang terkini, berkaitan dengan laporan di bulan September, dari awal sampai dengan pertengahan memang ada 66 hektare,” ungkap Gunawan.

242,5 Hektare Sawah Terdampak Cekaman Air

Gunawan menjelaskan, luas lahan yang mengalami cekaman air sebenarnya jauh lebih besar. Dinas Pertanian PPU mencatat sekitar 242,5 hektare lahan mengalami kekurangan air.

Namun, kondisi tersebut tidak otomatis membuat seluruh tanaman gagal panen. Sebagian petani masih mampu mempertahankan tanaman setelah mendapatkan dukungan sumber air dan penanganan di lapangan.

“66 hektare gagal panen. Itu dari total 242,5 hektare yang mengalami cekaman air,” ujarnya.

Kondisi tersebut juga masih dapat berubah karena periode tanam belum sepenuhnya berakhir. Dinas Pertanian terus memantau perkembangan lahan pertanian untuk mengetahui dampak kekeringan terhadap produksi padi.

Baca Juga:  Pilah Sampah Dimulai dari Dapur, DLH Kutim Gandeng Ibu-Ibu Dharma Wanita

Ancaman kekeringan sebenarnya sudah muncul sejak sekitar Mei 2026. Saat itu, lebih dari 200 hektare lahan sempat mengalami cekaman air. Namun, petani bersama pemerintah berhasil menyelamatkan seluruh lahan tersebut melalui dukungan sumber air dan penanganan yang tersedia.

Kondisi berbeda muncul pada periode tanam berikutnya. Keterbatasan sumber air permukaan membuat sebagian lahan tidak mampu bertahan hingga masa panen. Dinas Pertanian PPU pun terus mendorong pemanfaatan sarana pengairan untuk menekan risiko gagal panen.

Pompa Air Belum Menjangkau Semua Lahan

Pemerintah telah mengalokasikan sejumlah sarana pendukung, terutama pompa air serta jaringan irigasi perpipaan dan perpompaan. Fasilitas tersebut membantu petani yang memiliki akses terhadap sumber air permukaan. Namun, petani yang menggarap lahan jauh dari sumber air masih menghadapi kendala.

“Memang sudah dialokasikan. Hanya saja pada lahan-lahan yang memang tersedia air permukaannya. Kalau lahan yang tidak tersedia air permukaannya, ya akhirnya gagal panen seperti yang ada tadi,” jelas Gunawan.

Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan sumber air permukaan. Dinas Pertanian juga mendorong pembangunan sumber air alternatif melalui sumur bor.

Baca Juga:  Pemkab Bulungan Evaluasi WFH/WFA ASN Setiap Jumat, Pertimbangkan Penghentian

PPU Usulkan Sumur Bor Lewat Program JIAT

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah yakni mengusulkan pembangunan sumur bor melalui program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang berada di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS).

Gunawan menyebut pengajuan titik sumur bor dilakukan secara bertahap. Sebanyak 13 titik sebelumnya telah masuk dalam usulan. Setelah itu, pemerintah kembali mengusulkan tambahan 10 titik.

Sementara itu, beberapa titik sudah terealisasi. Gunawan mencatat sedikitnya tujuh titik telah terbangun, meski sebagian lainnya masih berada dalam proses.

“Kalau yang sebelumnya masuk memang ada 13, kemudian di berikutnya itu ada 10, kemudian yang sudah terbangun itu ingat saya ada tujuh,” katanya.

Salah satu sumur bor yang telah rampung berada di kawasan Labangka Barat. Meski demikian, pemerintah tidak bisa membangun JIAT di setiap lahan yang mengalami kekeringan.

Baca Juga:  Syarat Dapur Terpisah Jadi Ganjalan, Ratusan UMKM Kutim Sulit Kantongi Izin PIRT

Titik Sumur Bor Harus Punya Potensi Air Tanah

Penentuan lokasi pembangunan sumur bor tetap mengikuti proposal yang diajukan. Selain itu, pemerintah harus memastikan lokasi tersebut memiliki potensi sumber air tanah.

Artinya, kebutuhan pengairan saja belum cukup menjadi dasar pembangunan JIAT. Tim juga perlu melihat kondisi air tanah agar infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat mendukung aktivitas pertanian.

“Karena kalau berkaitan dengan usulan ini kan mengacu pada proposal yang ada, sekaligus memang yang memungkinkan ada air tanah yang tersedia,” pungkasnya.

(Mat/ADV)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Akhir Tahun 2026, Bupati Kukar Prioritaskan Program Internet Jangkau Seluruh Desa
Dispora Kukar Pastikan Perawatan Stadion Aji Imbut Tetap Berjalan Sesuai Kontrak
Bupati Kukar Minta Realisasi Anggaran Tetap Berpijak pada Program
Pemkab PPU Dorong Bandara IKN Jadi Komersial, Jembatan Riko dan Pelabuhan Nenang Ikut Diajukan
Efisiensi APBD Kukar, Sekda Sunggono Sebut Sejumlah Belanja Daerah Disesuaikan
Disbun Kukar Terus Perkuat Pengelolaan Perizinan pada Usaha Perkebunan
Pemkab Kukar Ajak Pelajar Kenali Nilai Pancasila Lewat Peringatan Hari Kesaktian
Kemiskinan PPU Turun Jadi 5,78 Persen, Pemerintah Perkuat Intervensi Berbasis Data

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:19 WITA

Akhir Tahun 2026, Bupati Kukar Prioritaskan Program Internet Jangkau Seluruh Desa

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:05 WITA

Dispora Kukar Pastikan Perawatan Stadion Aji Imbut Tetap Berjalan Sesuai Kontrak

Jumat, 2 Oktober 2026 - 16:31 WITA

Bupati Kukar Minta Realisasi Anggaran Tetap Berpijak pada Program

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:38 WITA

Pemkab PPU Dorong Bandara IKN Jadi Komersial, Jembatan Riko dan Pelabuhan Nenang Ikut Diajukan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:09 WITA

Efisiensi APBD Kukar, Sekda Sunggono Sebut Sejumlah Belanja Daerah Disesuaikan

Berita Terbaru