Lintasjejaring.com, Penajam – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pengawasan kebersihan di 14 lokasi yang menjadi sasaran penilaian Adipura 2026. Seluruh jajaran dinas dilibatkan untuk memastikan pembenahan lingkungan berjalan secara rutin dan terarah. Sabtu (17/10/2026).
Pengawasan dilakukan dengan membagi tanggung jawab kepada pejabat struktural dan pegawai DLH PPU. Setiap penanggung jawab diminta memantau kondisi lokasi, melakukan pembersihan, serta mengidentifikasi fasilitas yang masih memerlukan pembenahan.
Sekretaris DLH PPU, Syamsiah, mengatakan strategi tersebut diterapkan agar setiap titik pemantauan memiliki petugas yang secara khusus mengawal kesiapan lingkungan menjelang penilaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semua keluarga besar DLH dalam rangka persiapan Adipura ini kita berbagi titik. Masing-masing ada penanggung jawabnya yang bertugas membenahi, membersihkan, dan melengkapi apa saja yang masih kurang di lokasi tersebut,” ujar Syamsiah.
Permukiman hingga TPA Masuk Sasaran Pengawasan
Sebanyak 14 lokasi yang menjadi perhatian DLH PPU mencakup berbagai jenis kawasan dan fasilitas publik. Di antaranya permukiman, perkantoran, pasar, pertokoan, jalan protokol, taman kota, pelabuhan, terminal, sekolah, pantai wisata, rumah sakit, hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Setiap lokasi memiliki kebutuhan penanganan yang berbeda sehingga pembenahan dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan. Kawasan pasar, misalnya, memerlukan perhatian terhadap kebersihan area perdagangan dan penanganan sampah. Sementara itu, taman kota, sekolah, dan fasilitas kesehatan membutuhkan pemeliharaan lingkungan sesuai fungsi masing-masing.
Syamsiah menjelaskan, pembagian tugas tersebut dimaksudkan agar pengawasan tidak hanya terpusat pada beberapa kawasan yang mudah terlihat, tetapi juga mencakup seluruh lokasi yang menjadi objek penilaian.
Dengan adanya penanggung jawab di setiap titik, kekurangan yang ditemukan diharapkan dapat segera ditangani tanpa harus menunggu waktu penilaian semakin dekat.
Pejabat dan Pegawai DLH Turun Mengawal Lokasi
Pelaksanaan pengawasan turut melibatkan pejabat struktural DLH PPU. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH PPU, Rochmat Agoes Purwanto, menjadi salah satu pejabat yang mendapat tanggung jawab mengawal pembenahan kebersihan di kawasan pasar.
Pelibatan jajaran internal ini diharapkan memperkuat koordinasi sekaligus memastikan tindak lanjut terhadap berbagai persoalan kebersihan di lapangan.
Syamsiah menekankan bahwa setiap penanggung jawab harus memastikan lokasi yang diawasi tetap terpelihara secara konsisten. Artinya, kegiatan pengawasan dan pembersihan tidak cukup dilakukan sesekali atau hanya ketika penilaian Adipura mendekat.
“Lokasi yang menjadi tanggung jawab mereka harus benar-benar terjaga kebersihannya dan siap dinilai,” tegasnya.
Menurutnya, kesiapan menghadapi Adipura perlu dibangun melalui pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan. Kondisi kawasan yang bersih dan tertata harus dipertahankan dalam aktivitas sehari-hari, bukan sekadar diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan penilaian.
DLH Ajak Masyarakat Jaga Kebersihan Setiap Hari
Di luar pengawasan internal, DLH PPU menilai keterlibatan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kebersihan daerah. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan warga dalam mengurangi sampah dan memelihara lingkungan sekitar.
Masyarakat diimbau membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kebersihan kawasan permukiman dan fasilitas umum. Kebiasaan tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan kegiatan pembersihan yang dilakukan petugas.
Syamsiah menegaskan, kepedulian terhadap lingkungan semestinya menjadi bagian dari perilaku sehari-hari, terlepas dari agenda penilaian Adipura.
“Saya rasa, perilaku hidup bersih perlu diterapkan setiap hari, terlepas dari ada atau tidaknya penilaian Adipura, karena kebersihan adalah bagian dari kita,” tambahnya.
Melalui pembagian tanggung jawab di 14 titik pemantauan dan peningkatan partisipasi masyarakat, DLH PPU berharap upaya pembenahan lingkungan dapat berlangsung lebih konsisten. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah menghadapi penilaian Adipura 2026.
(Mat/ADV)
