Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerataan tenaga medis menjadi pekerjaan rumah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sejumlah puskesmas masih menghadapi keterbatasan dokter umum, bahkan ada fasilitas yang hanya mengandalkan satu dokter untuk melayani masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Dinkes melakukan pemetaan ulang kebutuhan dokter di rumah sakit dan puskesmas sebagai dasar pengusulan formasi tenaga kesehatan. Rabu (04/11/2026)
Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU kini melakukan pemetaan ulang kebutuhan tenaga medis untuk mengetahui jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang diperlukan setiap fasilitas. Langkah ini sekaligus menjadi dasar penyusunan usulan formasi pegawai agar penempatan tenaga medis lebih merata.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes PPU, dr Lukasiwan Eddy Saputro, mengatakan evaluasi dilakukan menyusul terbitnya surat edaran terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Selain itu, terdapat arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, termasuk penyediaan dokter spesialis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“ Saat ini sedang dilakukan pemetaan ulang karena ada surat edaran terbaru dari Kemenkes, dan kita akan melakukan penyesuaian sesuai dengan arahan Kemendagri terkait sumber daya manusia kesehatan, khususnya penyediaan dokter spesialis,” kata Lukasiwan.
Puskesmas Masih Kekurangan Dokter
Pemetaan tersebut mencakup dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Pemenang dan RSUD Sepaku, serta 11 puskesmas yang tersebar di wilayah PPU.
Dari hasil evaluasi sementara, kebutuhan dokter umum dan dokter gigi menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani. Sebab, masih terdapat puskesmas yang hanya memiliki satu dokter umum untuk melayani seluruh kebutuhan pasien.
“Dengan standar pelayanan berbasis kompetensi, jumlah dokter harus memadai. Kalau hanya satu dokter tentu belum ideal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Dinkes PPU memperkirakan setiap puskesmas idealnya memiliki tiga hingga empat dokter. Jumlah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelayanan sekaligus mengurangi ketergantungan pada tenaga medis dalam jumlah terbatas.
“Puskesmas itu yang paling banyak kekurangannya adalah dokter umum dan dokter gigi. Kadang masih ada puskesmas yang dokternya hanya satu. Dengan aturan terbaru terkait pelayanan berbasis kompetensi, kalau hanya satu dokter tentu sangat kurang. Idealnya tiga sampai empat dokter per puskesmas,” jelasnya.
Selain kebutuhan di puskesmas, pemenuhan dokter spesialis juga menjadi perhatian dalam penataan sumber daya manusia di rumah sakit daerah. Ketersediaan tenaga spesialis diperlukan agar kemampuan pelayanan rumah sakit dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Hasil Pemetaan Jadi Dasar Pengajuan Formasi
Meski persoalan kekurangan tenaga medis telah teridentifikasi, Dinkes PPU belum menetapkan angka pasti kebutuhan tambahan dokter di seluruh fasilitas kesehatan.
Penghitungan masih berlangsung untuk memperoleh gambaran yang lebih terukur. Setiap fasilitas akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan pelayanan dan ketersediaan tenaga medis yang dimiliki saat ini.
Hasil pemetaan nantinya menjadi landasan pemerintah daerah dalam mengusulkan tambahan pegawai melalui beberapa jalur penerimaan.
“Pemenuhan tenaga kesehatan akan kita usulkan melalui formasi CPNS, PPPK, maupun program penugasan tenaga medis dari pemerintah pusat,” bebernya.
Menurut Lukasiwan, pemenuhan tenaga medis akan diarahkan pada fasilitas yang paling membutuhkan. Dengan demikian, pengajuan formasi tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah pegawai, tetapi juga mempertimbangkan pemerataan tenaga kesehatan antarfasilitas.
“Nanti kalau analisis dan pemetaannya sudah keluar, pasti akan kita rilis. Yang pasti pemenuhan kebutuhan ini prioritas nomor satu akan kita usulkan di formasi CPNS, PPPK, maupun program pegawai baru dari pusat,” pungkasnya.
Dinkes PPU berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki distribusi tenaga kesehatan secara bertahap. Penguatan jumlah dokter, khususnya di puskesmas, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
“Yang kita harapkan, kebutuhan dokter bisa terpenuhi secara bertahap dan merata. Jadi, masyarakat di setiap wilayah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal,” tutupnya.
(Mat/ADV)










