Pemeliharaan Jalan Sepaku Jadi Beban APBD, PPU Dorong OIKN Ambil Alih Aset Bertahap

- Redaksi

Selasa, 3 November 2026 - 14:23 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ruas Jalan Sepaku yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan masuk dalam kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Foto: Ruas Jalan Sepaku yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan masuk dalam kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lintasjejaring.com, Penajam – Keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengambil alih pengelolaan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sepaku. Pengalihan aset diusulkan berlangsung secara bertahap, dengan memprioritaskan jalan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kawasan IKN dan selama ini membutuhkan perhatian dalam pemeliharaannya. Selasa (03/11/2026).

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam mengusulkan pengalihan pengelolaan aset infrastruktur jalan di Kecamatan Sepaku kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Usulan tersebut diarahkan pada ruas jalan yang berada di wilayah delineasi IKN, terutama infrastruktur yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan kawasan ibu kota baru. Pemerintah daerah menilai pengalihan tanggung jawab pengelolaan diperlukan agar beban pemeliharaan jalan tidak sepenuhnya bertumpu pada APBD PPU.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan permohonan resmi kepada OIKN. Langkah tersebut juga ditindaklanjuti melalui pembahasan langsung bersama Deputi Bidang Infrastruktur OIKN.

Baca Lainnya:  Ketua DPRD Kukar Minta Pengadaan Peralatan Kebencanaan Diprioritaskan pada 2027

Dalam pertemuan itu, Pemkab PPU menawarkan mekanisme penyerahan aset secara bertahap. Dengan skema tersebut, pengalihan tidak harus menunggu seluruh aset jalan dapat diserahkan dalam satu waktu.

“Kami membawa surat itu sekaligus berdiskusi, bisa tidak jika aset ini diserahkan secara bertahap, terutama infrastruktur jalan di Sepaku. Toh, dalam ketentuan undang-undang aset di wilayah IKN nantinya juga akan diserahkan,” ujar Muhajir.

Menurutnya, pengalihan secara bertahap dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembagian tanggung jawab pengelolaan infrastruktur. Pemerintah daerah juga ingin memastikan ruas jalan yang berkaitan dengan kawasan IKN mendapat perhatian sesuai kewenangan dan kebutuhan pengembangannya.

Keterbatasan APBD Jadi Pertimbangan

Muhajir menjelaskan, kemampuan fiskal PPU saat ini belum cukup leluasa untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan di wilayah kabupaten.

Kondisi tersebut membuat Pemkab PPU memandang dukungan OIKN sebagai salah satu kebutuhan penting, khususnya dalam pengelolaan jalan di Kecamatan Sepaku yang berada dalam kawasan pengembangan IKN.

Ia menilai, pengalihan aset dapat membantu mengurangi beban pembiayaan daerah, sekaligus membuka peluang penanganan infrastruktur yang lebih terarah. Terlebih, kondisi sejumlah ruas jalan masih menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan mobilitas sehari-hari.

“Alokasi mereka gede, masih ada Rp6 triliun. Kita kan kesulitan dengan kondisi anggaran sekarang ini. Maka kita pengin secara bertahap aset-aset, terutama infrastruktur jalan, diambil alih IKN dulu karena jalannya ini jadi keluhan warga,” jelasnya.

Bagi Pemkab PPU, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut administrasi pemindahan aset, tetapi juga keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur. Kejelasan pihak yang bertanggung jawab diperlukan agar kebutuhan perawatan jalan dapat ditangani sesuai kapasitas anggaran dan kewenangan masing-masing.

Baca Lainnya:  Cegah Narkoba Sejak Dini, DPRD Samarinda Dorong Sekolah Jadi Ruang Edukasi Pelajar

OIKN Belum Siap Anggarkan Pemeliharaan

Meski telah menyampaikan usulan, rencana pengalihan aset jalan tersebut belum dapat direalisasikan. OIKN menyampaikan bahwa saat ini belum memiliki kesiapan anggaran khusus untuk menanggung pemeliharaan jalan daerah.

Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pembahasan. Sebab, pengambilalihan aset tidak hanya berkaitan dengan perpindahan status pengelolaan, tetapi juga konsekuensi pembiayaan yang harus disiapkan setelah penyerahan dilakukan.

Pemkab PPU pun memahami bahwa pengalihan tanggung jawab membutuhkan kesiapan dari kedua belah pihak. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, penyerahan aset justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam pemeliharaan infrastruktur.

Baca Lainnya:  Revitalisasi Pasar Waru PPU Dibidik 2027, Desain Baru Menunggu Masukan Pedagang

Meski demikian, pemerintah daerah tidak menutup peluang untuk melanjutkan pembahasan. Pemkab PPU telah memetakan sejumlah ruas jalan yang dinilai layak dipertimbangkan untuk dialihkan, terutama yang memiliki keterkaitan langsung dengan kawasan IKN.

Muhajir mengatakan, apabila OIKN belum dapat mengambil alih seluruh aset jalan, pemerintah daerah mengusulkan agar dilakukan peninjauan terhadap ruas-ruas yang paling berkaitan dengan pengembangan kawasan tersebut.

“Kalau tidak mau diambil semua, kita minta ditinjau mana yang betul-betul beririsan dengan OIKN,” tutupnya.

Melalui usulan tersebut, Pemkab PPU berharap terdapat kesepakatan mengenai pembagian tanggung jawab pengelolaan infrastruktur jalan di Sepaku. Penentuan ruas prioritas dan kesiapan pembiayaan menjadi bagian penting agar proses pengalihan dapat berjalan secara bertahap.

Kejelasan pengelolaan aset juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pemeliharaan jalan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap akses infrastruktur yang layak tetap menjadi perhatian, tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah maupun kesiapan anggaran OIKN.

(Mat/ADV)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan
Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:42 WITA

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 14:52 WITA

Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat

Berita Terbaru