Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali mendorong pembangunan pelabuhan terpadu untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perairan sekaligus mendukung penataan kawasan pesisir. Proyek yang direncanakan mencakup fasilitas speedboat, klotok hingga area parkir kendaraan itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp21 miliar. Jumat (16/10/2026).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) PPU, Agus Dahlan, mengatakan rencana pembangunan tersebut telah masuk dalam pembahasan perencanaan bersama pemerintah provinsi. Nilai kebutuhan anggaran mengalami peningkatan dari estimasi awal sekitar Rp16 miliar.
“Pada tahap awal, kebutuhan anggaran pembangunan diperkirakan sekitar Rp16 miliar. Namun, setelah dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan dan perkembangan harga, angkanya menjadi kurang lebih Rp21 miliar,” ujar Agus Dahlan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pembangunan pelabuhan terpadu tidak hanya berfokus pada perbaikan fasilitas yang sudah ada. Pemerintah ingin menyiapkan infrastruktur yang lebih memadai melalui pembangunan secara menyeluruh.
Bukan Sekadar Perbaikan Dermaga
Agus menjelaskan, konsep pembangunan diarahkan untuk mengintegrasikan sejumlah fasilitas transportasi perairan dalam satu kawasan. Selain pelabuhan speedboat, rencana tersebut juga mencakup fasilitas untuk kapal klotok serta area parkir kendaraan.
“Konsepnya bukan memperbaiki bagian yang rusak sedikit demi sedikit. Kita ingin membangun fasilitas baru secara menyeluruh supaya pelayanan pelabuhan bisa lebih baik,” jelasnya.
Penataan terpadu diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas masyarakat yang menggunakan transportasi perairan. Ketersediaan fasilitas yang memadai juga dinilai penting untuk menunjang kenyamanan pengguna jasa sekaligus menata aktivitas di sekitar pelabuhan.
Bagi Dishub PPU, keberadaan pelabuhan bukan hanya menyangkut infrastruktur transportasi. Kawasan tersebut juga menjadi bagian dari pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat setiap hari.
Terhubung dengan Pengembangan Kawasan Pesisir
Rencana pembangunan pelabuhan turut berkaitan dengan pengembangan kawasan Pasir Putih, termasuk rencana pembangunan anjungan dan penataan kawasan pesisir.
Agus menilai, pengembangan kawasan harus diikuti pembenahan fasilitas pendukung agar pembangunan yang dilakukan dapat saling menunjang.
“Kalau kawasan itu akan dikembangkan, tentu pelabuhannya juga harus kita benahi. Jangan sampai kawasan berkembang, tetapi fasilitas transportasinya tidak mendukung,” katanya.
Karena itu, perencanaan pelabuhan terpadu diharapkan dapat menjadi bagian dari penataan kawasan yang lebih terarah. Integrasi fasilitas transportasi dan area parkir juga diperlukan agar aktivitas masyarakat di kawasan tersebut dapat berlangsung lebih tertib.
Anggaran Masih Menjadi Tahapan Penting
Meski kebutuhan pembangunan diperkirakan mencapai Rp21 miliar, Agus menegaskan angka tersebut masih berupa estimasi anggaran. Nilai itu belum berarti seluruh pembiayaan telah tersedia atau pembangunan dipastikan segera dimulai.
Dishub PPU masih mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti rencana tersebut, termasuk melalui pembahasan program dan pengalokasian anggaran.
“Anggaran Rp21 miliar itu masih perkiraan kebutuhan pembangunan. Selanjutnya, kita berharap proses perencanaan dan penganggarannya bisa ditindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan pemerintah,” ungkapnya.
Selain kepastian pendanaan, pelaksanaan proyek juga memerlukan penyelesaian tahapan administrasi serta koordinasi terkait lahan dan fasilitas pendukung.
Agus berharap rencana pembangunan pelabuhan terpadu dapat direalisasikan melalui perencanaan yang matang. Dengan begitu, fasilitas yang dibangun nantinya tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menunjang pelayanan transportasi perairan PPU dalam jangka panjang.
(Mat/ADV PPU)
