Lintasjejaring.com, Kutai Kartanegara – Penanganan kawasan rawan kebakaran di Tenggarong diminta tidak berhenti pada evaluasi pascakejadian. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong percepatan pemasangan 14 titik hidran dan penyediaan tandon air, terutama di kawasan Segitiga Merah dan Danau Aji, Kelurahan Melayu, tanpa harus menunggu ketersediaan anggaran 2027. Selasa (13/10/2026)
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra, mengatakan terkait penyediaan sarana pendukung pemadaman kebakaran salah satunya, penyediaan tandon air serta pemasangan hidran dengan dukungan jaringan pipa induk dari PDAM.
“Dari hasil rapat, kita sepakati akan ada bantuan tandon air. Kemudian, ada 14 titik hidran yang kita fokuskan terlebih dahulu di kawasan tersebut karena PDAM juga telah menyanggupi penyediaan pipa induknya,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Akbar, kebutuhan sarana pemadam tidak hanya terdapat di Segitiga Merah dan Danau Aji. Kawasan Gunung Jati serta Jalan Alimudin juga perlu menjadi perhatian karena memiliki karakteristik permukiman padat dan tidak dilalui jalur air seperti Sungai Mahakam maupun aliran sungai lainnya.
Karena itu, ia meminta hasil RDP segera diterjemahkan menjadi langkah teknis, termasuk menentukan sumber pembiayaan setiap pekerjaan. Pemasangan fasilitas yang memungkinkan dilakukan lebih awal perlu dipisahkan dari kegiatan yang memang membutuhkan penganggaran pada tahun berikutnya.
“Harapannya, hasil RDP hari ini tidak hanya menunggu anggaran tahun depan. Kita ingin langsung bergerak, mana yang bisa dikerjakan secara swadaya, mana yang bisa melalui anggaran pergeseran atau perubahan, mana yang dianggarkan pada 2027, dan mana yang bisa kita tarik dari sektor swasta, terutama melalui CSR,” tegasnya.
Akbar juga mengingatkan agar pemetaan kawasan rawan kebakaran dilakukan secara lebih luas. Menurutnya, penyediaan tandon dan jaringan hidran tidak boleh hanya terpusat pada lokasi yang baru mengalami kebakaran, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi permukiman padat lainnya berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Di sisi lain, pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat. Akbar mengungkapkan adanya laporan mengenai sebagian warga yang menolak pemasangan pipa maupun penempatan tandon air di sekitar rumah mereka.
Untuk mengatasi persoalan itu, ia meminta camat, pemerintah kelurahan, dan forum RT aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sosialisasi secara langsung dari rumah ke rumah dinilai penting agar warga memahami bahwa fasilitas tersebut disiapkan untuk kepentingan bersama, khususnya ketika terjadi kebakaran.
“Kita perlu turun untuk melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah di setiap kawasan dan kelurahan terkait penempatan pipa hidran dan tandon air. Forum RT dan camat di wilayah Tenggarong diharapkan bisa turun langsung ke masyarakat dan melakukan pendekatan secara persuasif,” katanya.
Selain persoalan pasokan air, Akbar turut menyoroti keterbatasan armada pemadam kebakaran di wilayah yang jauh dari pusat kota. Ia menilai keberadaan unit Damkar di tingkat desa maupun kelurahan perlu dipertimbangkan agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatiannya ialah Desa Rapak Lambur. Selama ini, warga masih harus menunggu kedatangan mobil pemadam dari Tenggarong ketika terjadi kebakaran. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat penanganan saat api mulai membesar.
“Kalau terjadi kebakaran di Rapak Lambur, sering kali warga harus menunggu mobil Damkar dari Tenggarong. Akibatnya, api sudah telanjur membesar sebelum mobil pemadam tiba,” pungkasnya.
(Hen/Mii)










