Lintasjejaring.com, Samarinda – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mendorong penguatan koordinasi lintas instansi untuk menghadapi berbagai potensi ancaman keamanan di daerah. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dinilai penting agar gangguan keamanan maupun situasi darurat dapat diantisipasi sejak dini. Senin (5/10/2026).
Tantangan keamanan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pertahanan negara. Potensi konflik sosial, gesekan di tengah masyarakat, hingga bencana alam juga membutuhkan kesiapan dan kerja sama antarlembaga.
Helmi menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Makorem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Samarinda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi salah satu kunci untuk menjaga stabilitas daerah. Karena itu, komunikasi antarlembaga perlu dibangun secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi persoalan atau saat berlangsung kegiatan seremonial.
“Kolaborasi yang selama ini sudah berjalan baik harus terus kita tingkatkan agar setiap tantangan di daerah bisa dihadapi bersama,” ujar Helmi.
Ia menilai, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi dan komunikasi rutin dapat membantu setiap instansi memahami kondisi di lapangan sekaligus menentukan langkah pencegahan yang tepat.
Dengan koordinasi yang terarah, penanganan persoalan di masyarakat diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap unsur juga perlu memahami tugas dan kewenangannya agar respons terhadap suatu kejadian dapat berlangsung lebih cepat.
“Jangan sampai koordinasi baru dilakukan ketika masalah sudah terjadi. Komunikasi harus terus berjalan agar setiap potensi gangguan bisa dipetakan dan dicarikan solusi bersama sejak awal,” katanya.
Selain menjalankan tugas pertahanan negara, keberadaan TNI di daerah juga dinilai memiliki peran penting dalam membantu penanganan bencana dan kondisi kemanusiaan. Dukungan personel serta kesiapan menghadapi keadaan darurat dapat membantu mempercepat proses pertolongan kepada masyarakat terdampak.
Helmi menekankan bahwa penanganan bencana membutuhkan keterpaduan berbagai unsur. Kecepatan pengerahan personel, kesiapan sumber daya, dan pembagian tugas yang jelas menjadi faktor penting agar penanganan di lapangan berjalan efektif.
“Ketika bencana atau keadaan darurat terjadi, masyarakat membutuhkan bantuan secepat mungkin. Karena itu, setiap unsur harus memahami perannya dan mampu bergerak bersama tanpa terhambat persoalan koordinasi,” tegasnya.
Ia berharap pengalaman kerja sama antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dapat terus dikembangkan. Dengan kesiapan yang terbangun sejak awal, potensi ancaman maupun keadaan darurat dapat ditangani secara lebih terukur.
Memasuki usia ke-81, Helmi juga berharap TNI terus meningkatkan profesionalisme, kemampuan beradaptasi, dan kesiapan personel dalam menghadapi dinamika tantangan keamanan.
“Semoga TNI semakin profesional, modern, tangguh, dan tetap menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI,” ucapnya.
Helmi menilai stabilitas keamanan memiliki kaitan erat dengan keberlangsungan pembangunan Kota Samarinda. Kondisi wilayah yang aman dan kondusif memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, masyarakat membutuhkan rasa aman untuk bekerja, menjalankan usaha, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Situasi yang stabil juga mendukung kegiatan ekonomi serta menjaga hubungan sosial di lingkungan masyarakat.
Helmi berharap hubungan antara TNI, Polri, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat semakin solid. Sinergi yang terjaga diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan daerah sekaligus mendukung pembangunan Samarinda yang berkelanjutan.
(Abi/ADV/DPRD Samarinda)
