Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan lima jabatan kepala OPD yang masih kosong segera terisi. Bupati PPU Mudyat Noor mendorong proses penetapan dan pelantikan bisa diselesaikan sepanjang Oktober 2026. Rabu (30/09/2026).
Orang nomor satu di PPU, Mudyat Noor mengatakan, rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah terbit. Pemkab PPU kini tinggal menunggu laporan dari BKPSDM sebelum menentukan pejabat yang akan mengisi lima posisi tersebut.
“Rekomendasi dari BKN sudah keluar. Sekarang kita tinggal tunggu laporan dari BKPSDM, nanti kita bahas lagi untuk mengisi formasi yang masih kosong,” kata Mudyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, pengisian lima jabatan itu ditargetkan paling lambat November. Namun, Mudyat ingin prosesnya dipercepat sehingga tidak perlu menunggu sampai akhir tahun.
“Awalnya paling lambat November. Tapi sekarang sudah masuk Oktober, jadi kita upayakan Oktober ini sudah selesai. Makin cepat kan makin baik,” ujarnya.
Kepala OPD Diisi Lebih Dulu
Setelah lima kepala OPD definitif ditetapkan, Pemkab PPU baru akan melanjutkan penataan jabatan di bawahnya.
Mudyat menyebut langkah tersebut perlu dilakukan agar kepala OPD yang baru bisa menyesuaikan susunan tim dan pola kerja di perangkat daerah masing-masing.
“Kalau yang di bawah, nanti dulu. Kepala OPD-nya kita isi dulu, baru setelah itu kita sesuaikan dengan jajaran di bawahnya,” jelasnya.
Menurut Mudyat, penataan tersebut bukan hanya soal mengisi jabatan yang kosong. Ia ingin kepala OPD yang baru mampu membangun tim yang aktif dan bisa bekerja bersama.
“Yang kita harapkan itu teman-teman di SKPD bisa lebih aktif. Kondisi fiskal kita sekarang memang lagi tertekan, jadi kita harus lebih banyak bergerak,” katanya.
OPD Diminta Aktif Jemput Program
Mudyat juga mendorong kepala OPD tidak hanya menjalankan program yang sudah tersedia di daerah. Ia meminta jajaran perangkat daerah lebih aktif mencari peluang program dan dukungan dari pemerintah pusat.
“Sekarang banyak program yang disiapkan pemerintah pusat. Jadi, teman-teman OPD harus aktif melihat peluang itu dan bagaimana program tersebut bisa dibawa ke daerah,” ujarnya.
Ia menilai kondisi fiskal daerah membutuhkan pola kerja yang lebih aktif. Karena itu, kepala OPD nantinya diharapkan tidak hanya fokus pada urusan administrasi, tetapi juga mampu mencari peluang pembangunan.
“Artinya kepala OPD harus aktif menjemput program ke kementerian. Itu yang sebenarnya kita harapkan,” kata Mudyat.
Dengan rekomendasi BKN yang sudah terbit, proses pengisian lima jabatan tersebut kini memasuki tahap penetapan. Setelah kepala OPD definitif dilantik, Pemkab PPU akan melanjutkan penataan jabatan di bawahnya.
