Lintasjejaring.com, Tanjung Selor – Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Bulungan. Senin (14/09/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan. Dalam kesempatan tersebut, Syarwani memaparkan perubahan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Belanja daerah mengalami peningkatan dari rencana awal sekitar Rp2,010 triliun menjadi Rp2,038 triliun. Dengan demikian, anggaran belanja bertambah sekitar Rp28,2 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Belanja daerah mengalami kenaikan dari perencanaan semula sekitar Rp2,010 triliun menjadi Rp2,038 triliun atau bertambah sekitar Rp28,2 miliar,” ujar Syarwani.
Lima Prioritas Pembangunan
Syarwani menjelaskan, tambahan anggaran tersebut akan mendukung lima prioritas pembangunan utama. Pemerintah mengarahkan anggaran pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Penambahan anggaran belanja sebesar Rp28,2 miliar diarahkan untuk mendukung lima prioritas pembangunan utama, yaitu peningkatan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, pembangunan ekonomi secara luas, percepatan pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah, tata pemerintahan yang baik dan bersih, serta penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial,” jelasnya.
Prioritas pertama mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Programnya meliputi akselerasi wajib belajar 12 tahun, peningkatan fasilitas pendidikan, serta penguatan mutu layanan kesehatan.
Pemkab juga memperhatikan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah mendorong penambahan tenaga medis dan dokter spesialis.
Prioritas kedua menyasar pembangunan ekonomi. Pemkab Bulungan akan memperkuat sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan tangkap dan budidaya.
Selanjutnya, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah. Fokusnya mencakup penyelesaian serta pemeliharaan jalan dan jembatan antarkecamatan, sarana permukiman, air bersih, dan pengendalian banjir.
Pemerintah juga menempatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih sebagai prioritas. Upaya tersebut mencakup peningkatan kompetensi aparatur birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial mencakup pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, kecukupan gizi, pelatihan keterampilan, serta perbaikan lingkungan hidup.
Pendapatan Daerah Turun, PAD Justru Naik
Di sisi pendapatan, Pemkab Bulungan mencatat penurunan target. Pendapatan daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1.585.217.932.140 berubah menjadi Rp1.529.607.490.035.
Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi turunnya pendapatan transfer menjadi Rp1.285.194.569.117.
Namun, kondisi berbeda terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai PAD justru meningkat sekitar Rp10 miliar dari rencana awal.
“Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik menjadi Rp244.412.920.918 atau bertambah sekitar Rp10 miliar dari rencana awal,” ungkap Syarwani.
Selain itu, Pemkab menyesuaikan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Setelah audit BPK RI, nilai SiLPA berubah dari sekitar Rp424,98 miliar menjadi Rp508.838.442.634,76.
Pemkab Siapkan Strategi Hadapi Defisit
Perubahan pendapatan dan belanja tersebut membuat Pemkab Bulungan perlu mengatur kembali struktur anggaran. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga efektivitas penggunaan APBD.
“Untuk menutupi kondisi anggaran defisit dan memaksimalkan alokasi belanja, Pemerintah Kabupaten Bulungan mengambil beberapa langkah strategis, di antaranya evaluasi dan optimalisasi PAD, penyusunan skala prioritas yang ketat, serta rasionalisasi program belanja di OPD,” kata Syarwani.
Pemkab akan mengevaluasi potensi PAD sekaligus mencari ruang untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pada sisi belanja, pemerintah menerapkan skala prioritas agar anggaran tetap fokus pada program utama.
Rasionalisasi program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Langkah ini bertujuan menjaga efisiensi anggaran tanpa mengurangi dukungan terhadap pelayanan publik dan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Dengan perubahan tersebut, R-PAPBD 2026 menjadi instrumen Pemkab Bulungan untuk menyesuaikan kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan. Pemerintah tetap mengarahkan belanja pada sektor pelayanan dasar, penguatan ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta perlindungan masyarakat.
Penulis : Yudistira
Editor : Red/ADV/Diskominfo Bulungan
