Pemkab Bulungan Resmi Hentikan WFH ASN, Pelayanan Publik Jadi Pertimbangan

- Redaksi

Senin, 20 Juli 2026 - 18:27 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Bupati Kabupaten Bulungan, Syarwani.

Foto: Bupati Kabupaten Bulungan, Syarwani.

Lintasjejaring.com, Tanjung Selor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Kalimantan Utara, resmi menghentikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemkab mengambil keputusan tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kinerja pegawai.

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, penghentian WFH tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Bulungan Nomor 100.3.4.2/146/Org-II. Menurutnya, kehadiran ASN di kantor tetap penting untuk menjaga kelancaran pelayanan publik.

“Kita ingin mendorong dan memastikan supaya pelayanan publik itu benar-benar maksimal,” ujar Syarwani saat dikonfirmasi di Tanjung Selor, Selasa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemkab Bulungan menerbitkan kebijakan tersebut dengan mengacu pada SE Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6.1/4412/SJ tentang Penyesuaian Pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Lainnya:  Jaga Transparansi SPMB, DPRD Samarinda Minta Evaluasi Rutin Kinerja Satgas

ASN Kembali Bekerja Penuh di Kantor

Melalui SE tersebut, Pemkab Bulungan menghentikan ketentuan tugas kedinasan dari tempat tinggal ASN yang sebelumnya tercantum dalam SE Bupati Bulungan Nomor 100.3.4.2/86/Org-II tertanggal 2 April 2026.

Selanjutnya, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bulungan wajib menjalankan tugas kedinasan secara penuh di kantor. Pegawai harus mengikuti ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku.

Syarwani menegaskan keputusan tersebut bukan berarti pemerintah menganggap sistem WFH tidak mampu menghasilkan kinerja yang baik. Namun, pemerintah menilai kehadiran fisik memberikan ruang pengawasan dan koordinasi yang lebih langsung.

“Jadi saya tegaskan bukan berarti kita menganggap bahwa melalui WFH itu tidak bisa maksimal, tapi akan lebih maksimal mungkin kehadiran fisik yang sangat penting,” tegas Syarwani.

Pengawasan Kinerja ASN Diperketat

Selain pertimbangan pelayanan publik, Pemkab Bulungan juga mencermati laporan mengenai ASN yang berada di warung saat jam kerja. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dapat memunculkan persepsi negatif mengenai kedisiplinan aparatur.

Baca Lainnya:  Kios Pasar Tak Produktif Hambat PAD PPU, Potensi Retribusi Bisa Lebih dari Rp1 Miliar

Menurut Syarwani, pola kerja dari rumah membuat pemerintah lebih sulit melakukan pengawasan secara langsung. Padahal, Pemkab Bulungan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN berdasarkan kinerja.

“Setiap teman-teman di ASN kan kita juga berikan reward dalam setiap bulannya dalam bentuk pemberian tunjangan tambahan penghasilan. Tentu itu juga menjadi ukuran kinerja sehingga jika WFH agak sulit kita melakukan pengawasan secara langsung,” ungkapnya.

Karena itu, Pemkab Bulungan meminta kepala perangkat daerah memperkuat pengawasan terhadap pegawai. Pimpinan perangkat daerah juga harus memastikan ASN hadir sesuai jadwal kerja dan menjalankan tugas masing-masing.

Baca Lainnya:  32 Pramuka Bulungan Dilepas ke Jamnas XII 2026, Syarwani Titip Kekompakan dan Nama Baik Daerah

Dengan penghentian WFH, Pemkab Bulungan berharap koordinasi antarpegawai semakin mudah. Pemerintah juga ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal, efektif, dan akuntabel.

Penulis : Yudistira

Editor : Red/ADV/Diskominfo Bulungan

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan
Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Festival Sungai Kayan Putar Uang Rp2,35 Miliar, Leni Edom Bidik Pariwisata Bulungan Naik Kelas
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:42 WITA

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Selasa, 17 November 2026 - 14:48 WITA

Festival Sungai Kayan Putar Uang Rp2,35 Miliar, Leni Edom Bidik Pariwisata Bulungan Naik Kelas

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Berita Terbaru