DLH PPU Kebut Persetujuan Lingkungan KNMP Nenang dan Tanjung Tengah, Target Sahkan November

- Redaksi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 15:08 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamaatan Penajam. Salah satu kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di PPU. (Ist)

Foto: Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamaatan Penajam. Salah satu kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di PPU. (Ist)

Lintasjejaring.com, Penajam – Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memasuki tahapan penting terkait perlindungan lingkungan. Sebelum pembangunan dan operasional kawasan berjalan lebih lanjut, kelengkapan dokumen pengelolaan limbah menjadi perhatian pemerintah daerah agar aktivitas di kawasan pesisir dan sungai tidak menimbulkan persoalan lingkungan. Rabu (28/10/2026).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU kini mempercepat penyelesaian persyaratan lingkungan untuk dua lokasi pengembangan KNMP, yakni Kelurahan Nenang dan Desa Tanjung Tengah. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama Dinas Perikanan PPU dengan target pengesahan dokumen pada minggu kedua November 2026.

Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH PPU, Rochmat Agoes Purwanto, menjelaskan bahwa pemenuhan persyaratan tersebut merupakan bagian dari ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah standar teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan, khususnya sungai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Fokus pembahasan hari ini adalah pertek standar teknis pembuangan air limbah ke sungai. Ini merupakan salah satu syarat wajib dari kementerian yang harus dipenuhi untuk proyek Kampung Nelayan Merah Putih di Nenang dan Tanjung Tengah,” ujar Rochmat.

Dua Dokumen Lingkungan Jadi Persyaratan Utama

Dalam proses percepatan tersebut, DLH PPU menyiapkan dua dokumen utama yang harus dipenuhi. Pertama, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Kedua, Persetujuan Teknis (Pertek) terkait pembuangan air limbah.

Baca Lainnya:  Beras Premium Oplosan Resahkan Warga Samarinda, DPRD Desak Pengawasan Diperketat

Kedua dokumen tersebut menjadi landasan untuk memastikan kegiatan pembangunan maupun operasional KNMP memiliki standar pengelolaan lingkungan yang jelas. Penilaiannya tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga pemenuhan ketentuan teknis sesuai regulasi lingkungan hidup.

Rochmat menyebut koordinasi antara DLH dan Dinas Perikanan sejauh ini berjalan baik. Pemerintah daerah kini memfokuskan penyelesaian penilaian agar seluruh persyaratan dapat segera disahkan sesuai target.

“Persyaratan utamanya adalah dokumen UKL-UPL dan Pertek persetujuan pembuangan air limbah. Dokumen lingkungan ini ditargetkan rampung, dan pada minggu kedua November akan segera kita sahkan,” jelasnya.

Pengelolaan Limbah Sungai Jadi Perhatian

Lokasi pengembangan KNMP yang berada di sekitar kawasan sungai membuat pengelolaan air limbah tidak bisa diabaikan. Aktivitas di kawasan tersebut nantinya berpotensi menghasilkan limbah yang harus ditangani melalui sistem dan standar teknis sesuai ketentuan.

Baca Lainnya:  Garena Delta Force, Tawarkan Mode Pengalaman Film Black Hawk Down

DLH PPU menilai pengendalian limbah sejak tahap persiapan penting untuk mencegah pencemaran. Dengan demikian, pengembangan fasilitas perikanan tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi nelayan, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem perairan.

“Pengelolaan limbah menjadi perhatian utama. Karena lokasinya di kawasan sungai, harus ada standar teknis pengelolaan air limbah yang jelas supaya operasional ke depannya tidak mencemari lingkungan sungai,” tegasnya.

Kelengkapan dokumen lingkungan juga menjadi bentuk antisipasi terhadap dampak kegiatan di sekitar kawasan. Pemerintah daerah ingin memastikan pengelolaan air limbah telah memiliki dasar teknis sebelum kawasan memasuki tahapan pembangunan dan operasional lebih lanjut.

Baca Lainnya:  Silaturrahmi Bersama Ormas Perisai Borneo Nusantara Kabupaten Berau, Budianto Bulang Konsisten Jaga Komunikasi

Pembangunan Fisik Menunggu Tahapan Persyaratan

Setelah dokumen UKL-UPL dan persetujuan teknis diselesaikan, tahapan pembangunan fisik selanjutnya akan ditangani Dinas Perikanan PPU bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangan masing-masing.

Penyelesaian persyaratan lingkungan diharapkan memberikan kepastian bagi kelanjutan pengembangan KNMP di Nenang dan Tanjung Tengah. Koordinasi lintas instansi pun terus dilakukan agar tahapan administrasi dan teknis tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Pemkab PPU berharap pembangunan kawasan nelayan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pengembangan sektor perikanan. Namun, peningkatan fasilitas dan aktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Dengan target pengesahan dokumen pada November, DLH PPU menempatkan kepatuhan terhadap standar pengelolaan limbah sebagai salah satu fondasi penting pengembangan KNMP. Langkah ini diharapkan menjaga keseimbangan antara pembangunan kawasan perikanan, produktivitas masyarakat nelayan, dan kelestarian ekosistem sungai.

(Mat/ADV)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan
Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:42 WITA

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 14:52 WITA

Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat

Berita Terbaru