Lintasjejaring.com, Penajam – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, meminta perangkat daerah terkait meningkatkan pemantauan kualitas udara menyusul kabut asap yang semakin pekat di sejumlah wilayah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU diminta mengambil peran dalam memantau kondisi udara serta mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Senin (19/10/2026).
Kabut asap yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena tingkat kepekatannya dinilai meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kondisi itu juga berpotensi mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat, terutama mereka yang beraktivitas di luar ruangan.
Waris mengatakan kondisi kabut asap belakangan ini terlihat berbeda dibandingkan pekan sebelumnya. Ia menilai perubahan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar pemerintah dapat mengetahui kondisi udara secara lebih jelas dan menentukan langkah yang diperlukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita lihat hari-hari yang lalu biasa-biasa aja, enggak terlalu, tapi di akhir-akhir ini kok tambah kabut,” ujar Waris.
Babulu, Sepaku, dan Penajam Jadi Perhatian
Waris menyebut sejumlah wilayah di PPU yang perlu mendapat perhatian terkait kondisi kabut asap, yakni Babulu, Sepaku, dan Penajam. Pemantauan di kawasan tersebut dinilai penting untuk mengetahui perkembangan kondisi udara dan kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa cuaca yang tampak mendung tidak selalu menjadi pertanda hujan akan turun. Lapisan asap yang menyelimuti wilayah dapat mengurangi jarak pandang sehingga kondisi langit terlihat berbeda dari biasanya.
Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan tampilan cuaca untuk menilai kondisi lingkungan. Informasi yang diperoleh melalui pemantauan dan pengukuran kualitas udara diperlukan agar kondisi pencemaran dapat diketahui secara lebih akurat.
“Jadi, kita jangan hanya melihat kondisi cuaca untuk menilai keadaan lingkungan. Perlu ada pemantauan dan pengukuran kualitas udara supaya kita bisa mengetahui seberapa tinggi tingkat pencemarannya dan menentukan langkah antisipasi yang tepat,” jelasnya.
Waris turut menyinggung pemberitaan mengenai penundaan penerbangan akibat kabut asap di Makassar. Menurutnya, kejadian tersebut dapat menjadi gambaran bahwa kabut asap berpotensi menimbulkan gangguan jarak pandang apabila kondisinya semakin parah.
Meski demikian, kondisi udara di setiap wilayah perlu dipastikan melalui pemantauan tersendiri. Data pengukuran diperlukan untuk mengetahui tingkat pencemaran di PPU, sehingga langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.
DLH dan Dinkes Diminta Tingkatkan Pemantauan
Menanggapi perlunya pemeriksaan kualitas udara oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, Waris menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut. Ia menilai pemantauan diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi udara yang lebih terukur.
“Iya, pemantauan kualitas,” katanya.
Pemantauan kualitas udara menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi di wilayah terdampak. Data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah antisipasi, termasuk penyampaian imbauan kepada masyarakat apabila kondisi udara berpotensi mengganggu kesehatan.
DLH memiliki peran dalam pemantauan kondisi lingkungan, sedangkan Dinkes dapat mendukung upaya perlindungan kesehatan masyarakat melalui edukasi dan penyampaian langkah pencegahan yang sesuai. Koordinasi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan membantu pemerintah merespons kondisi kabut asap secara lebih terarah.
Selain melakukan pengukuran, informasi mengenai perkembangan kualitas udara juga perlu disampaikan secara berkala. Ketersediaan informasi yang jelas dapat membantu masyarakat memahami kondisi lingkungan di sekitarnya dan menyesuaikan kegiatan sehari-hari berdasarkan situasi yang dihadapi.
Informasi Udara Jadi Dasar Antisipasi Dampak Kesehatan
Waris menyoroti pentingnya koordinasi antarperangkat daerah untuk menelusuri sumber asap, memetakan kawasan terdampak, serta menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat. Upaya tersebut diperlukan agar penanganan tidak hanya berfokus pada kondisi kabut yang terlihat, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan.
Kelompok rentan, termasuk anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap gangguan pernapasan, perlu mendapat perhatian dalam penyampaian imbauan kesehatan. Informasi mengenai kondisi udara dapat menjadi panduan bagi warga untuk mempertimbangkan aktivitas di luar ruangan dan mengikuti arahan resmi apabila diperlukan.
“Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang sensitif terhadap gangguan pernapasan perlu menjadi perhatian. Karena itu, masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi udara agar bisa menyesuaikan aktivitas di luar ruangan dan mengikuti imbauan kesehatan yang disampaikan,” sambungnya.
Di sisi lain, pemantauan kualitas udara juga dapat membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan pencegahan yang lebih tepat. Data yang terkumpul dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan penanganan, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak karhutla.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan perkembangan kondisi udara disampaikan secara jelas kepada masyarakat, khususnya warga di Babulu, Sepaku, dan Penajam. Dengan pemantauan yang terukur dan koordinasi yang baik, langkah antisipasi terhadap kabut asap dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.
(Mat/ADV)
