Lintasjejaring.com, Penajam – Ketiadaan dokumen kependudukan berpotensi membuat anak-anak terlantar kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggandeng Dinas Sosial dan Kejaksaan Negeri PPU guna memastikan setiap anak memperoleh identitas serta kepastian status perwalian. Rabu (11/11/2026)
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU memperkuat penanganan anak-anak yang belum memiliki kejelasan identitas melalui kolaborasi lintas instansi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU menjalankan program penerbitan dokumen kependudukan dengan melibatkan Dinas Sosial serta Kejaksaan Negeri PPU melalui tim Jaksa Pengacara Negara (JPN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada penerbitan dokumen administrasi, tetapi juga pendampingan untuk membantu memastikan kejelasan status perwalian anak.
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto, menjelaskan masih ditemukan sejumlah anak yang belum memiliki dokumen kependudukan. Sebagian besar di antaranya berusia di bawah tujuh tahun dan membutuhkan kepastian identitas agar hak pelayanan dasarnya dapat terpenuhi.
Menurutnya, kepemilikan dokumen kependudukan menjadi kebutuhan penting karena berkaitan langsung dengan akses anak terhadap berbagai layanan pemerintah.
“Usia mereka rata-rata di bawah tujuh tahun. Mereka tentu butuh kepastian legalitas untuk mengakses pelayanan dasar, baik itu pendidikan maupun kesehatan. Selain pengangkatan anak, mereka mutlak memerlukan kejelasan perwalian,” kata Dony.
Dokumen yang difasilitasi Disdukcapil meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA).
Penyerahan dokumen tersebut telah dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri PPU sebagai bagian dari upaya memastikan anak-anak dalam kondisi rentan memperoleh pengakuan administrasi kependudukan.
Ketiadaan Orang Tua Bukan Penghalang
Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pengurusan dokumen adalah tidak diketahuinya keberadaan orang tua kandung anak. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan sesuai ketentuan administrasi kependudukan agar anak tetap dapat memperoleh identitas resmi.
Dony menjelaskan, penerbitan akta kelahiran tetap dapat diproses meskipun informasi mengenai orang tua kandung tidak tersedia.
“Kolom identitas orang tua dapat dikosongkan sesuai prosedur, tanpa menghilangkan hak anak untuk memperoleh pengakuan administrasi kependudukan,” jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, keterbatasan informasi mengenai keluarga kandung tidak serta-merta menghilangkan hak anak untuk memiliki dokumen kependudukan.
Namun, persoalan administrasi tersebut juga perlu diikuti dengan penanganan status pengasuhan dan perwalian. Kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap anak menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum.
Kolaborasi Perluas Perlindungan Anak
Pendampingan pengurusan identitas juga menyasar anak-anak yang berada di bawah pengasuhan lembaga keagamaan, termasuk anak-anak di lingkungan pondok pesantren di Kecamatan Penajam.
Pelibatan Dinas Sosial dan Kejaksaan melalui tim JPN diharapkan membantu penanganan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan dokumen kependudukan, tetapi juga aspek hukum dan perlindungan anak.
“Melalui kerja sama dengan Dinas Sosial dan Kejaksaan, kami berharap penanganan anak-anak ini tidak hanya sebatas pengurusan dokumen, tetapi juga mencakup kepastian hukum dan perlindungan mereka,” tambahnya.
Dony berharap sinergi lintas instansi tersebut dapat menjangkau lebih banyak anak yang belum memperoleh kepastian administrasi maupun status perwalian.
“Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu memutus rantai kerentanan sosial, memastikan tidak ada satupun anak di PPU yang kehilangan haknya hanya karena persoalan identitas,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkab PPU berupaya memastikan setiap anak tetap memperoleh hak atas identitas, perlindungan, dan pelayanan dasar. Dengan demikian, keterbatasan administrasi maupun kondisi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.
(Mat/ADV)










