Sisa Pinjaman Bankaltimtara Rp63 Miliar, Pemkab PPU Kejar Pelunasan Sebelum 2027

- Redaksi

Selasa, 3 November 2026 - 14:36 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kantor Bankaltimtara di PPU.

Foto: Kantor Bankaltimtara di PPU.

Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih memiliki kewajiban pinjaman jangka pendek sebesar Rp63 miliar kepada Bankaltimtara. Setelah menyelesaikan delapan kali pembayaran hingga Oktober 2026, pemerintah daerah kini mengejar pelunasan seluruh sisa utang tersebut sebelum pergantian tahun. Pembayaran akan dilanjutkan pada November dan Desember dengan menyesuaikan kondisi kas daerah serta kebutuhan belanja pemerintahan. Selasa (03/11/2026).

Kewajiban pembayaran pinjaman jangka pendek kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hingga Oktober 2026, pemerintah daerah telah menyelesaikan delapan kali pembayaran dari total pinjaman awal sebesar Rp208 miliar.

Kini, tersisa kewajiban Rp63 miliar yang ditargetkan dapat dilunasi sebelum akhir tahun. Pemkab PPU menyiapkan pembayaran lanjutan selama November dan Desember dengan mempertimbangkan kemampuan kas daerah agar penyelesaian pinjaman tetap berjalan tanpa mengganggu kebutuhan belanja pemerintahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pembayaran pinjaman selama ini dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah berupaya menjaga konsistensi angsuran meskipun sumber pendanaan yang semula direncanakan belum terealisasi.

“Sudah delapan kali kami bayarkan sampai Oktober, sehingga sisa kewajiban Rp63 miliar. Pembayaran berikutnya kami lanjutkan pada November dan Desember hingga tuntas akhir tahun,” ujar Muhajir.

Target tersebut membuat dua bulan terakhir 2026 menjadi periode penting bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak perbankan. BKAD perlu mengatur ketersediaan dana agar pembayaran dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Baca Lainnya:  Distanak Kukar Siapkan Transfer Pengetahuan Pertanian untuk Warga Binaan SAE Pastarung

KB DBH Belum Cair, Pembayaran Gunakan Kas Reguler

Muhajir menjelaskan, pinjaman awal sebesar Rp208 miliar tersebut semula direncanakan dibayar menggunakan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH). Dana transfer tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah kepada Bankaltimtara.

Namun, hingga saat ini, dana KB DBH yang diharapkan belum diterima. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan strategi pembayaran agar kewajiban pinjaman tidak tertunda.

BKAD kemudian memanfaatkan kas reguler yang tersedia untuk melanjutkan pembayaran. Langkah ini dilakukan agar angsuran tetap berjalan meskipun sumber pendanaan awal belum terealisasi.

“Awalnya pembayaran memang direncanakan dari KB DBH. Karena dananya belum turun, kami menggunakan dana reguler yang tersedia agar cicilan tetap berjalan,” jelasnya.

Perubahan sumber pembayaran tersebut membutuhkan pengaturan keuangan yang cermat. Sebab, kas daerah juga harus digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintahan, mulai dari belanja rutin hingga pembiayaan pelayanan publik.

Baca Lainnya:  Minapadi Jadi Opsi Pengembangan Pertanian PPU, Bapelitbang Soroti Potensi Integrasi Padi dan Ikan

Karena itu, penyelesaian pinjaman tidak dapat dilepaskan dari kondisi likuiditas daerah. Pemerintah harus memperhitungkan ketersediaan kas sebelum menentukan besaran pembayaran pada setiap tahap.

Angsuran November dan Desember Menyesuaikan Kas Daerah

Untuk mengejar target pelunasan, BKAD PPU menyiapkan pembayaran lanjutan dengan kisaran Rp15 miliar hingga Rp20 miliar pada setiap tahap selama November dan Desember.

Meski demikian, nominal pembayaran tidak ditetapkan sama pada setiap periode. Besarannya tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan belanja yang harus dipenuhi dalam waktu bersamaan.

Muhajir menyebut pengaturan tersebut diperlukan agar kewajiban kepada perbankan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kebutuhan pemerintahan lainnya. Terlebih, pemerintah daerah juga harus memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai dan pelayanan kepada masyarakat.

“Nominalnya tidak selalu sama. Bisa Rp15 miliar atau Rp20 miliar, tergantung likuiditas kas dan kebutuhan pelayanan serta belanja daerah lainnya,” ungkap Muhajir.

Dengan pola pembayaran tersebut, BKAD berupaya menjaga keseimbangan antara penyelesaian kewajiban pinjaman dan kebutuhan operasional pemerintah daerah. Kemampuan mengatur arus kas menjadi faktor penting agar kedua kebutuhan tersebut dapat berjalan beriringan.

Baca Lainnya:  Tak Hanya Andalkan APBDes, Swarga Bara Rangkul Perusahaan untuk Percepat Pembangunan

Pinjaman Digunakan untuk Membayar Kewajiban Pihak Ketiga

Sebagai informasi, pinjaman jangka pendek sebesar Rp208 miliar kepada Bankaltimtara digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pekerjaan pemerintah daerah kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2025.

Penggunaan pinjaman tersebut berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pemerintah kepada pihak yang telah melaksanakan pekerjaan. Karena itu, pembayaran kembali kepada pihak perbankan menjadi bagian dari tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

Kini, dengan sisa kewajiban Rp63 miliar, Pemkab PPU berupaya menuntaskan pembayaran sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Realisasinya akan bergantung pada ketersediaan kas serta pengaturan prioritas belanja hingga akhir tahun anggaran.

“Kami tetap berupaya menyelesaikan kewajiban ini sesuai target, tetapi pengaturannya harus melihat kondisi kas daerah. Jangan sampai pembayaran pinjaman mengganggu kebutuhan belanja dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

(Mat/ADV)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan
Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:42 WITA

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 14:52 WITA

Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat

Berita Terbaru