Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih memiliki kewajiban pinjaman jangka pendek sebesar Rp63 miliar kepada Bankaltimtara. Setelah menyelesaikan delapan kali pembayaran hingga Oktober 2026, pemerintah daerah kini mengejar pelunasan seluruh sisa utang tersebut sebelum pergantian tahun. Pembayaran akan dilanjutkan pada November dan Desember dengan menyesuaikan kondisi kas daerah serta kebutuhan belanja pemerintahan. Selasa (03/11/2026).
Kewajiban pembayaran pinjaman jangka pendek kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hingga Oktober 2026, pemerintah daerah telah menyelesaikan delapan kali pembayaran dari total pinjaman awal sebesar Rp208 miliar.
Kini, tersisa kewajiban Rp63 miliar yang ditargetkan dapat dilunasi sebelum akhir tahun. Pemkab PPU menyiapkan pembayaran lanjutan selama November dan Desember dengan mempertimbangkan kemampuan kas daerah agar penyelesaian pinjaman tetap berjalan tanpa mengganggu kebutuhan belanja pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pembayaran pinjaman selama ini dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah berupaya menjaga konsistensi angsuran meskipun sumber pendanaan yang semula direncanakan belum terealisasi.
“Sudah delapan kali kami bayarkan sampai Oktober, sehingga sisa kewajiban Rp63 miliar. Pembayaran berikutnya kami lanjutkan pada November dan Desember hingga tuntas akhir tahun,” ujar Muhajir.
Target tersebut membuat dua bulan terakhir 2026 menjadi periode penting bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak perbankan. BKAD perlu mengatur ketersediaan dana agar pembayaran dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
KB DBH Belum Cair, Pembayaran Gunakan Kas Reguler
Muhajir menjelaskan, pinjaman awal sebesar Rp208 miliar tersebut semula direncanakan dibayar menggunakan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH). Dana transfer tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah kepada Bankaltimtara.
Namun, hingga saat ini, dana KB DBH yang diharapkan belum diterima. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan strategi pembayaran agar kewajiban pinjaman tidak tertunda.
BKAD kemudian memanfaatkan kas reguler yang tersedia untuk melanjutkan pembayaran. Langkah ini dilakukan agar angsuran tetap berjalan meskipun sumber pendanaan awal belum terealisasi.
“Awalnya pembayaran memang direncanakan dari KB DBH. Karena dananya belum turun, kami menggunakan dana reguler yang tersedia agar cicilan tetap berjalan,” jelasnya.
Perubahan sumber pembayaran tersebut membutuhkan pengaturan keuangan yang cermat. Sebab, kas daerah juga harus digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintahan, mulai dari belanja rutin hingga pembiayaan pelayanan publik.
Karena itu, penyelesaian pinjaman tidak dapat dilepaskan dari kondisi likuiditas daerah. Pemerintah harus memperhitungkan ketersediaan kas sebelum menentukan besaran pembayaran pada setiap tahap.
Angsuran November dan Desember Menyesuaikan Kas Daerah
Untuk mengejar target pelunasan, BKAD PPU menyiapkan pembayaran lanjutan dengan kisaran Rp15 miliar hingga Rp20 miliar pada setiap tahap selama November dan Desember.
Meski demikian, nominal pembayaran tidak ditetapkan sama pada setiap periode. Besarannya tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan belanja yang harus dipenuhi dalam waktu bersamaan.
Muhajir menyebut pengaturan tersebut diperlukan agar kewajiban kepada perbankan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kebutuhan pemerintahan lainnya. Terlebih, pemerintah daerah juga harus memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai dan pelayanan kepada masyarakat.
“Nominalnya tidak selalu sama. Bisa Rp15 miliar atau Rp20 miliar, tergantung likuiditas kas dan kebutuhan pelayanan serta belanja daerah lainnya,” ungkap Muhajir.
Dengan pola pembayaran tersebut, BKAD berupaya menjaga keseimbangan antara penyelesaian kewajiban pinjaman dan kebutuhan operasional pemerintah daerah. Kemampuan mengatur arus kas menjadi faktor penting agar kedua kebutuhan tersebut dapat berjalan beriringan.
Pinjaman Digunakan untuk Membayar Kewajiban Pihak Ketiga
Sebagai informasi, pinjaman jangka pendek sebesar Rp208 miliar kepada Bankaltimtara digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pekerjaan pemerintah daerah kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2025.
Penggunaan pinjaman tersebut berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pemerintah kepada pihak yang telah melaksanakan pekerjaan. Karena itu, pembayaran kembali kepada pihak perbankan menjadi bagian dari tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
Kini, dengan sisa kewajiban Rp63 miliar, Pemkab PPU berupaya menuntaskan pembayaran sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Realisasinya akan bergantung pada ketersediaan kas serta pengaturan prioritas belanja hingga akhir tahun anggaran.
“Kami tetap berupaya menyelesaikan kewajiban ini sesuai target, tetapi pengaturannya harus melihat kondisi kas daerah. Jangan sampai pembayaran pinjaman mengganggu kebutuhan belanja dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
(Mat/ADV)










