Lintasjejaring.com, Penajam – Risiko kecelakaan kerja dan kematian menjadi tantangan yang dihadapi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit. Untuk memberikan jaminan perlindungan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.417 pekerja yang berkaitan dengan sektor tersebut. Rabu (28/10/2026).
Program ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan sosial tenaga kerja, terutama bagi pekerja yang membutuhkan jaminan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Julizar Rakhman, mengatakan ribuan pekerja tersebut tercatat sebagai peserta yang iurannya ditanggung melalui pembiayaan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Data yang sekarang, yang setiap bulan kita tanggungkan itu sekitar kurang lebih 1.417 orang,” ujar Julizar.
Dua Jaminan Jadi Perlindungan Pekerja Sawit
Perlindungan yang diberikan melalui program BPJS Ketenagakerjaan mencakup dua manfaat utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan sesuai ketentuan program. Sementara itu, JKM memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
Kedua jaminan tersebut dinilai penting bagi pekerja perkebunan yang memiliki aktivitas lapangan dengan berbagai risiko pekerjaan. Melalui kepesertaan jaminan sosial, pekerja diharapkan memiliki perlindungan ketika menghadapi kondisi yang tidak diinginkan.
Julizar menjelaskan, besaran iuran yang menjadi tanggungan pemerintah daerah mencapai Rp16.800 per peserta setiap bulan. Dengan jumlah 1.417 pekerja, kebutuhan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp23,8 juta setiap bulan.
Jika jumlah peserta dan besaran iuran tidak berubah selama satu tahun, kebutuhan anggaran secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp285,6 juta.
“Besaran pembiayaan ini dihitung berdasarkan jumlah peserta dan nominal iuran yang berlaku. Namun, realisasi anggarannya tetap menyesuaikan jumlah pekerja yang aktif sebagai peserta serta ketentuan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Pemadanan Data Jadi Perhatian Pemerintah
Selain memberikan perlindungan, ketepatan pendataan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pemerintah perlu memastikan peserta yang masuk dalam pembiayaan daerah benar-benar memenuhi kriteria dan tercatat sesuai administrasi kepesertaan.
Julizar mengungkapkan, pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan juga berkaitan dengan pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
“Seiring berjalannya waktu, dari Provinsi menyerahkan untuk Jamsos itu ke Dinas Sosial Provinsi,” bebernya.
Penyesuaian tersebut membuat koordinasi dan pemadanan data menjadi penting. Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi ketidaksesuaian data penerima maupun pembiayaan antarlembaga yang menangani program perlindungan sosial.
“Dengan data yang akurat, anggaran bisa disalurkan kepada pekerja yang memang memenuhi persyaratan. Karena itu, pendataan harus dilakukan dengan baik agar penggunaan anggaran daerah lebih tepat sasaran dan efektif,” paparnya.
Keberlanjutan Perlindungan Pekerja Perlu Dijaga
Program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor sawit menjadi bagian dari upaya memperluas jaminan sosial di lingkungan dunia kerja PPU.
Keberadaan JKK dan JKM, diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja sekaligus mengurangi beban keluarga apabila terjadi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
“Keberlanjutan program ini tidak hanya bergantung pada anggaran. Data peserta harus terus diperbarui, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat, dan pembayaran iuran harus tepat waktu agar perlindungan bagi pekerja tetap berjalan,” jelasnya.
Disnakertrans PPU berharap koordinasi dengan instansi terkait terus diperkuat sehingga kepesertaan pekerja yang memenuhi kriteria tetap terjaga. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap tahapan administrasi dan pembiayaan berjalan sesuai ketentuan.
“Melalui program ini, kami berharap perlindungan bagi pekerja perkebunan kelapa sawit di PPU semakin optimal. Mereka bukan hanya berkontribusi terhadap perekonomian daerah, tetapi juga harus mendapatkan jaminan perlindungan saat menghadapi risiko pekerjaan,” pungkasnya.
(Mat/ADV)










