Lintasjejaring.com, Penajam – Keberlanjutan lahan pertanian pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan perubahan fungsi lahan, tetapi juga keterbatasan infrastruktur pendukung. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah ialah belum memadainya jaringan pengairan teknis untuk menunjang produktivitas pertanian. Selasa (20/10/2026).
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mempertahankan pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan. Di tengah keterbatasan itu, pemerintah daerah mendorong peningkatan produktivitas melalui dukungan sarana pertanian, termasuk bantuan alat kepada petani.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapelitbang PPU, Ade Rianto, mengatakan upaya peningkatan produktivitas terus dilakukan melalui perangkat daerah terkait, terutama Dinas Pertanian. Dukungan tersebut diharapkan membantu petani mengoptimalkan kegiatan budidaya sesuai kondisi lahan yang tersedia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Upaya meminimalkan itu pasti ada. Dilakukan oleh teman-teman, secara khusus di Dinas Pertanian, bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian melalui bantuan alat-alat pertanian,” kata Ade Rianto, Plt Kepala Bapelitbang PPU.
Menurutnya, produktivitas pertanian perlu menjadi perhatian bersamaan dengan upaya mempertahankan lahan pangan. Sebab, keberadaan lahan saja tidak cukup apabila tidak didukung sarana dan prasarana yang memungkinkan petani mengelolanya secara optimal.
Keterbatasan Pengairan Memengaruhi Pemanfaatan Lahan
Ade mengakui jaringan pengairan teknis masih menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pertanian di PPU. Ketersediaan air merupakan faktor penting untuk mendukung kegiatan budidaya, sehingga keterbatasan infrastruktur pengairan dapat memengaruhi kemampuan petani memanfaatkan lahan untuk tanaman pangan.
“Kita harus mengakui bahwa keterbatasan jaringan pengairan teknis masih cukup terbatas. Mungkin saja hal ini yang mendorong petani kita memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk kegiatan lain,” paparnya.
Perubahan pemanfaatan lahan yang dimaksud antara lain untuk kegiatan perkebunan maupun kolam perikanan. Pilihan tersebut menjadi bagian dari dinamika penggunaan lahan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian daerah.
Dalam konteks ini, tantangan mempertahankan lahan pertanian pangan tidak hanya berkaitan dengan pendataan dan penetapan kawasan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi petani, termasuk ketersediaan air, sarana produksi, dan dukungan teknis agar lahan tetap produktif.
Bantuan alat pertanian menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk mendorong produktivitas. Namun, dukungan tersebut perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap infrastruktur pengairan, sehingga pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lahan di masing-masing wilayah.
Luas LP2B Masih Disinkronisasi
Persoalan infrastruktur tersebut turut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di PPU. Berdasarkan data yang disampaikan Ade, luas LP2B yang sebelumnya tercatat lebih dari 8.000 hektare kini berada di bawah 7.000 hektare.
Angka tersebut menunjukkan adanya perubahan luasan yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui proses pemutakhiran data. Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan sinkronisasi bersama Dinas Pertanian untuk mengidentifikasi potensi penambahan luasan lahan yang dapat dipertahankan.
“Proses sinkronisasi diperlukan agar data perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi aktual. Hasilnya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah perlindungan lahan pangan serta menyusun program pengembangan pertanian,” jelasnya.
Di sisi lain, perubahan pemanfaatan lahan menjadi perkebunan dan kolam perikanan merupakan salah satu faktor yang masuk dalam pembahasan penyusutan LP2B. Karena itu, pemetaan perlu dilakukan secara cermat agar pemerintah memperoleh gambaran mengenai kondisi lahan dan faktor yang memengaruhi pemanfaatannya.
Produktivitas Perlu Diimbangi Infrastruktur
Pemerintah daerah melalui perangkat teknis terkait diharapkan dapat memperkuat pemetaan kebutuhan petani, baik dari sisi bantuan alat maupun dukungan infrastruktur pengairan.
Langkah tersebut penting agar kebijakan pertanian tidak hanya berorientasi pada upaya mempertahankan luasan lahan, tetapi juga memastikan lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif.
Peningkatan produktivitas dapat menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pertanian dan mendukung kepentingan petani. Namun, keberhasilannya juga dipengaruhi oleh kesesuaian sarana pendukung dengan kondisi lapangan.
(Mat/ADV)
