Lintasjejaring.com, Kutai Kartanegara – Keterbatasan peralatan pemadam kebakaran yang digunakan relawan Balakar di Kecamatan Tenggarong menjadi perhatian Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat dukungan sarana dan prasarana penanganan kebakaran melalui penganggaran APBD 2027. Jumat (16/10/2026).
Dorongan tersebut disampaikan Ahmad Yani saat menyerahkan bantuan logistik kepada relawan Posko Induk Gabungan Relawan Balakar Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kecamatan Tenggarong.
Ahmad Yani mengatakan, perhatian terhadap kebutuhan relawan perlu ditingkatkan, terutama menyangkut ketersediaan peralatan pemadam. Hal itu diketahui setelah dirinya melihat langsung kondisi perlengkapan yang digunakan relawan saat menjalankan tugas di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya menyambangi teman-teman relawan yang memang peduli terhadap karhutla dan kebakaran permukiman. Mereka harus kita dukung, termasuk setelah kita mengecek peralatannya. Ternyata, peralatan yang tersedia masih sangat terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Keberadaan fasilitas yang sudah tersedia dinilai belum cukup untuk menunjang kebutuhan penanganan kebakaran secara optimal.
“Infrastruktur pemadam kebakaran itu memprihatinkan. Bukan berarti tidak ada, tetapi masih kurang. Hal ini juga perlu kita pastikan menjadi prioritas dibandingkan dengan yang lain,” kata Yani.
Ia menegaskan, kesiapan peralatan harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Sebab, ketika kebakaran sudah meluas, proses penanganan akan semakin sulit jika perlengkapan yang dibutuhkan belum tersedia.
“Ketika sudah terjadi bencana, khususnya kebakaran, kita tidak bisa menghindarinya. Tidak mungkin peralatan yang dibutuhkan langsung tersedia begitu saja. Karena itu, kita harus memastikan kesiapan sarana dan prasarana sejak awal,” ungkapnya.
Yani menyebutkan, kebutuhan relawan tidak hanya sebatas perlengkapan pemadam, tetapi juga mencakup selang, alat pelindung diri (APD), hingga bahan bakar untuk menunjang operasional di lapangan.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan secara bertahap melalui dukungan anggaran. DPRD Kukar juga akan mendorong agar peningkatan infrastruktur dan peralatan penanganan kebakaran masuk dalam prioritas pembahasan APBD 2027.
“Kedatangan kami memang terlambat. Namun, insya Allah, kita pastikan akan mendukung melalui APBD, khususnya untuk 2027. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk penanganan bencana kebakaran harus menjadi perhatian,” pungkasnya.
(Hen/Mii)










