Lintasjejaring.com, Kutai Kartanegara – Kepastian hukum atas lahan seluas sekitar 300 hektare yang dikelola 54 warga di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian DPRD Kukar. Meski masyarakat disebut telah menerima pembayaran, dokumen legalitas lahan yang dikuasai secara turun-temurun tersebut hingga kini belum tuntas. Rabu (14/10/2026).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta pemerintah desa dan kecamatan segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar hak masyarakat tidak terus menggantung.
“Dari hasil rapat ini, masyarakat menyampaikan persoalan terkait hak atas lahan yang selama ini mereka kuasai dan kelola, tetapi hingga sekarang belum ditandatangani atau dilegalisasi,” ujarnya,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yani menjelaskan, lahan tersebut selama ini dimanfaatkan warga untuk berbagai aktivitas, mulai dari membuka lahan, menanam hingga berkebun. Penguasaan dan pengelolaan yang berlangsung secara turun-temurun itu membuat kepastian legalitas menjadi hal penting bagi masyarakat.
Namun, meski pembayaran disebut telah diterima, status administrasi lahan belum memperoleh kejelasan. Karena itu, DPRD meminta kepala desa dan camat berperan aktif dalam memfasilitasi penyelesaian hak masyarakat melalui mekanisme legalisasi.
“Masyarakat sudah menerima pembayaran, tetapi legalitas lahannya belum jelas. Karena itu, tadi kita meminta kepala desa dan camat agar persoalan ini ditindaklanjuti dan hak-hak masyarakat dapat dipenuhi melalui proses legalisasi,” jelasnya.
Ahmad Yani menegaskan, penyelesaian legalitas lahan seluas 300 hektare tersebut perlu menjadi prioritas sebelum pembahasan mengenai hak tanah masyarakat hukum adat dilanjutkan. Menurutnya, kedua persoalan itu perlu ditangani melalui tahapan dan mekanisme masing-masing agar tidak saling menghambat.
“Untuk saat ini, kita dorong agar persoalan lahan sekitar 300 hektare tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Hak masyarakat perlu diperjelas, ditandatangani, dan diberikan melalui mekanisme legalisasi yang sesuai,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap pemerintah desa dan kecamatan segera mengambil langkah konkret sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas lahan yang selama ini dikelola. Sementara itu, upaya pemenuhan hak tanah masyarakat hukum adat diharapkan dapat dilanjutkan melalui proses tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Setelah persoalan hak masyarakat ini diselesaikan, barulah pembahasan mengenai hak hukum adat dapat ditindaklanjuti melalui proses tersendiri. Jadi, kita dorong agar persoalan yang ada saat ini segera diselesaikan,” pungkasnya.
(Hen/Mii)










