Pemkab PPU Sebut Pasar petung Akan Dialihkan Menjadi ‘Plat Merah’

- Redaksi

Senin, 28 September 2026 - 21:41 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin.

Foto: Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin.

Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai membuka kemungkinan mengelola Pasar Petung secara langsung melalui perangkat daerah. Namun, sebelum mengambil keputusan, Pemkab PPU ingin memastikan kesiapan pengelola sekaligus menelusuri berbagai persoalan yang muncul di kawasan pasar. Senin (28/09/2026).

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin mengatakan, pengelolaan langsung memungkinkan jika Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) PPU siap mengambil tanggung jawab operasional.

“Kalau dikelola sendiri besar kemungkinan. Yang penting Diskukmperindag mau bertanggung jawab di situ, kalau aturannya ada,” kata Waris usai Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Nota Keuangan dan Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung Paripurna DPRD PPU.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemkab PPU Siapkan Opsi Pembentukan UPT

Menurut Waris, pemerintah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) jika memilih pola pengelolaan langsung. UPT tersebut nantinya bertugas menangani operasional sekaligus memastikan aktivitas pasar berjalan setiap hari.

Baca Lainnya:  Pengukuhan Pengurus GPMB Kukar dan Pengumuman Pemenang Lomba Menulis Surat untuk Bupati

Dengan pola itu, pemerintah juga dapat menempatkan personel secara khusus di lokasi. Kehadiran petugas menjadi penting karena pengelolaan pasar membutuhkan pengawasan rutin, bukan hanya ketika muncul persoalan.

“Artinya ada UPT, dia standby di situ. Dia harus memprioritaskan karena tiap hari harus mengawasi proses berjalannya pasar,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab PPU belum menetapkan keputusan final. Pemerintah masih perlu melihat kondisi pengelolaan Pasar Petung secara menyeluruh sebelum menentukan pola yang akan digunakan.

Utang Rp500 Juta Perlu Ditelusuri

Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian ialah informasi mengenai utang pengelola Pasar Petung yang disebut mencapai sekitar Rp500 juta.

Baca Lainnya:  Serapan Keuangan PPU Baru 63,77 Persen, Pembayaran Kontraktor Terkendala Likuiditas

Waris mengatakan, dirinya belum mengetahui secara rinci asal-usul maupun dasar perhitungan angka tersebut. Karena itu, pemerintah perlu mengecek informasi tersebut sebelum mengambil langkah lebih jauh.

“Terkait tadi yang ada Rp500 juta itu saya tidak tahu utang itu. Kalau ada utang begitu, nanti kita lihat prosesnya,” katanya.

Pemkab PPU, lanjut Waris, dapat melibatkan Inspektorat untuk menelusuri persoalan tersebut. Pemerintah juga akan memanggil perangkat daerah yang berkaitan dengan aktivitas Pasar Petung untuk mengetahui sumber masalah dan pihak yang memiliki tanggung jawab.

“Apakah kita ke Inspektorat untuk mengecek atau dinas saya panggil, Perhubungan yang terkait di pasar itu. Saya sampaikan di mana letaknya masalah, identifikasinya yang sampai Rp500 juta,” jelasnya.

Selain persoalan utang, pemerintah juga menyoroti mekanisme pengelolaan parkir di kawasan Pasar Petung. Waris mempertanyakan informasi mengenai keterlibatan Diskukmperindag dalam pengelolaan parkir.

Baca Lainnya:  Sutami Ingatkan Koperasi Merah Putih Butuh SDM Mumpuni, Jangan Dipaksakan

Menurutnya, pemerintah perlu memperjelas kewenangan masing-masing perangkat daerah, termasuk mekanisme pengelolaan serta pendapatan yang muncul dari aktivitas pasar dan parkir.

Penelusuran tersebut menjadi bagian penting sebelum Pemkab PPU memutuskan mengambil alih pengelolaan Pasar Petung.

Waris menegaskan, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru. Pemkab PPU akan lebih dulu memetakan persoalan, memastikan dasar hukum, serta menentukan perangkat daerah yang mampu menjalankan pengelolaan pasar secara konsisten.

Dengan begitu, jika pemerintah benar-benar mengambil alih Pasar Petung, pola pengelolaannya tidak hanya mengubah siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan operasional, pengawasan, dan pengelolaan pendapatan berjalan dengan jelas.

(Mat/ADV)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong
Jelang MTQH ke-46 Kaltim, Sekda Kukar Ajak Masjid dan Musala Terbuka untuk Kafilah
Panen Raya Sistem Tabela Dar Jadi Momentum Kebanggaan Warga Semayang, Bupati Kukar Beri Apresiasi
Dispora Kukar Optimistis Kejar Paser, 80 Persen Pertandingan Porprov Masih Tersisa

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 19:10 WITA

Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional

Senin, 16 November 2026 - 14:38 WITA

Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi

Sabtu, 14 November 2026 - 19:35 WITA

Jelang MTQH ke-46 Kaltim, Sekda Kukar Ajak Masjid dan Musala Terbuka untuk Kafilah

Berita Terbaru