PPU Selaraskan Tata Ruang dengan IKN, Tiga Titik Batas Sepaku Tunggu Keputusan Kemendagri

- Redaksi

Kamis, 1 Oktober 2026 - 17:41 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Hadi Saputro.

Foto: Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Hadi Saputro.

Lintasjejaring.com, Penajam – Perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, perlu menyesuaikan arah pembangunan daerah. Pemkab PPU kini mendorong penyelarasan tata ruang agar pembangunan kabupaten tetap berjalan seiring dengan perkembangan IKN di Kecamatan Sepaku. Kamis (01/10/2026).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU Hadi Saputro mengatakan, penataan ruang menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Menurut dia, keberadaan IKN di sebagian wilayah PPU membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menyusun arah pembangunan, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan batas wilayah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penataan ruang itu punya peran penting dalam menentukan arah pembangunan kabupaten. Kalau penataan ini dapat berjalan dengan baik, perkembangan dan pembangunan daerash jadi terukur dan terarah” ujar Hadi.

Penyelarasan tersebut juga berkaitan dengan batas wilayah antara PPU dan kawasan IKN. Pemerintah telah memasang tapal batas pada tiga titik di Kecamatan Sepaku, yakni Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Maridan, dan Desa Telemow.

Baca Lainnya:  100 Hari Kerja Gubernur Kaltim, Damayanti Sebut Program Pengentasan Pengangguran Harus Utamakan Kualitas

Setelah pemasangan tapal batas, pemerintah masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, sebagian wilayah Kelurahan Maridan masih menjadi bagian dari wilayah administrasi Kabupaten PPU. Kondisi itu membuat penataan wilayah membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan IKN.

“Harmonisasi penataan ruang dengan perkembangan wilayah dan pembangunan IKN tentu menjadi perhatian kami. Penajam (PPU) ini masuk wilayah ring 1, paling dekat dengan IKN, jadi pembangunan di PPU ini juga harus beriringan,” jelas Hadi.

Menurut Hadi, perkembangan IKN membawa dinamika baru bagi wilayah PPU. Karena itu, kebijakan tata ruang perlu mengikuti perubahan kawasan agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baca Lainnya:  Lampu Jembatan Achmad Amins Kembali Menyala, DPRD Samarinda Minta CCTV Dipasang

PPU, Kaltim dan IKN Perlu Satu Arah

Hadi mengatakan penyelarasan tata ruang tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkab PPU. Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan IKN perlu membangun keselarasan dalam merencanakan perkembangan wilayah.

“Yang penting itu bagaimana PPU, Pemprov Kaltim dan IKN bisa berjalan searah dalam penataan ruang,” katanya.

Dengan koordinasi tersebut, pembangunan di sekitar IKN dapat tetap memperhatikan kepentingan PPU sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan kawasan ibu kota baru.

Baca Lainnya:  Sigap Mas DLH PPU Raih Juara II, Aduan Sampah Ditargetkan Ditangani dalam 24 Jam

Pemkab PPU juga memasukkan penyesuaian pembangunan dengan IKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga agar program pembangunan PPU tetap selaras dengan perubahan kawasan yang terjadi akibat pembangunan IKN.

“Jadi, perkembangan IKN memang harus kita ikuti. Pembangunan PPU juga harus diselaraskan supaya perkembangan wilayahnya tetap berjalan beriringan,” ujar Hadi.

Dengan arah pembangunan yang selaras, Pemkab PPU berharap perkembangan kawasan IKN dapat berjalan berdampingan dengan pembangunan daerah tanpa mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat PPU.

(Mat/ADV)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan
Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:42 WITA

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 14:52 WITA

Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat

Berita Terbaru