Anggaran RSUD RAPB PPU Belum Pasti, Pemkab Siapkan Opsi Pangkas Ruangan Tanpa Kurangi Fungsi

- Redaksi

Senin, 21 September 2026 - 17:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) di Kabupaten Penajam paser Utara.

Foto: RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) di Kabupaten Penajam paser Utara.

Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menyiapkan sejumlah skenario untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB). Senin (21/09/2026).

Pemkab PPU memperkirakan kebutuhan pembangunan rumah sakit mencapai sekitar Rp300 miliar. Namun, pemerintah daerah masih menunggu kepastian dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Jika bantuan pemerintah pusat tidak mencukupi kebutuhan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pemkab PPU akan menyesuaikan kembali desain pembangunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan PPU sekaligus Direktur RSUD RAPB, dr. Lukasiwan Eddy Saputro, mengatakan pemerintah tidak ingin keterbatasan anggaran menghentikan pembangunan.

Pemkab PPU akan menyesuaikan volume pembangunan dengan anggaran yang tersedia. Namun, penyesuaian itu tetap harus menjaga fungsi utama rumah sakit.

“Kalau bantuannya tidak sesuai dengan RAB, dengan gambar yang ada, tentunya kita harus berani mereview gambar, menyesuaikan anggaran yang ada dengan tidak meninggalkan fungsi daripada bangunan tersebut,” kata Lukasiwan.

Pemkab PPU Siapkan Desain Alternatif

Lukasiwan menjelaskan, Pemkab PPU telah menyelesaikan perencanaan pembangunan RSUD RAPB. Pemerintah juga sudah melakukan review terhadap RAB pembangunan.

Baca Juga:  Pendapatan Sawit Turun, Pemkot Samarinda Fokus Bangun Infrastruktur

Selain dokumen perencanaan, Pemkab PPU telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah sakit.

Hasil perhitungan terakhir menunjukkan kebutuhan anggaran pembangunan berada di kisaran Rp300 miliar. Angka tersebut membuat Pemkab PPU perlu mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat karena kemampuan APBD memiliki keterbatasan.

Pemkab PPU kini masih mengupayakan dukungan melalui APBN.

Bupati PPU Mudyat Noor juga terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kesehatan dan DPR RI.

“Beliau bahkan sampai detik ini, yang terakhir baru juga berusaha memperjuangkan melalui DPR RI di komisi yang membidangi kesehatan,” ujar Lukasiwan.

Ruang Operasi Bisa Dikurangi

Pemkab PPU dapat mengurangi volume sejumlah fasilitas jika dukungan anggaran pusat berada di bawah kebutuhan RAB.

Baca Juga:  Kepala Desa Sesulu Siapkan Tabligh Akbar, Ustaz Riza Muhammad Akan Hadir dari Jakarta

Lukasiwan memberikan contoh jumlah ruang operasi. Dalam desain awal, rumah sakit merencanakan enam ruang operasi.

Jika anggaran tidak memungkinkan, pemerintah dapat mengurangi jumlahnya menjadi tiga ruang.

Namun, pemerintah tetap harus memastikan ruangan tersebut memenuhi fungsi pelayanan dan dapat mendukung pengembangan rumah sakit ke depan.

“Misalnya ruang operasinya kemarin enam, kita harus merubah misalnya menjadi tiga. Cuma tetap harus ada adaptasi, tetap ada fungsi ruangan,” jelasnya.

Skema tersebut memungkinkan Pemkab PPU menyesuaikan pembangunan dengan kemampuan anggaran tanpa menghilangkan kebutuhan utama rumah sakit.

Fungsi IGD Tetap Dipertahankan

Lukasiwan menegaskan pemerintah tidak akan mengorbankan fasilitas yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.

Instalasi Gawat Darurat (IGD), misalnya, tetap harus tersedia karena fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam operasional rumah sakit.

“Yang penting adalah tidak mengubah fungsi daripada bangunan. Misalnya, IGD-nya jangan sampai kita tidak adakan,” katanya.

Menurutnya, pemerintah dapat menyesuaikan jumlah atau kapasitas ruangan. Namun, penyesuaian tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi utama setiap bagian rumah sakit.

Baca Juga:  Bupati Bulungan Pastikan Situasi Pilkada Bulungan 2024 Berjalan Dengan Kondusif

Pemkab PPU Masih Tunggu Kepastian APBN

Hingga kini, Pemkab PPU belum memperoleh kepastian mengenai besaran dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Karena itu, pemerintah daerah belum menentukan desain akhir pembangunan yang akan digunakan.

Pemkab PPU masih menunggu hasil komunikasi dan perjuangan Bupati Mudyat Noor untuk memperoleh dukungan pembiayaan.

“Belum, kita masih mengharapkan. Masih menunggu perjuangan Pak Bupati,” pungkas Lukasiwan.

Dengan kondisi tersebut, pembangunan RSUD Ratu Aji Putri Botung PPU akan menyesuaikan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Pemkab PPU tetap menargetkan pembangunan berjalan, dengan mempertahankan fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

Penulis : Acc/Penajam

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab PPU Petakan 6.340 ASN, Redistribusi Pegawai Jadi Pilihan Sebelum Buka Formasi Baru
Diskan PPU Kembangkan Bibit Unggul untuk Perkuat Budidaya Rumput Laut
Kepala Desa Sesulu Siapkan Tabligh Akbar, Ustaz Riza Muhammad Akan Hadir dari Jakarta

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 17:19 WITA

Anggaran RSUD RAPB PPU Belum Pasti, Pemkab Siapkan Opsi Pangkas Ruangan Tanpa Kurangi Fungsi

Senin, 21 September 2026 - 16:35 WITA

Pemkab PPU Petakan 6.340 ASN, Redistribusi Pegawai Jadi Pilihan Sebelum Buka Formasi Baru

Senin, 14 September 2026 - 17:13 WITA

Diskan PPU Kembangkan Bibit Unggul untuk Perkuat Budidaya Rumput Laut

Selasa, 10 Juni 2025 - 09:27 WITA

Kepala Desa Sesulu Siapkan Tabligh Akbar, Ustaz Riza Muhammad Akan Hadir dari Jakarta

Berita Terbaru