Lintasjejaring.com, Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda mendesak PT PLN (Persero) memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. DPRD ingin memastikan persoalan tersebut ditangani secara konkret, disertai langkah perbaikan dan target waktu yang jelas. Senin (05/10/2026).
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya berencana meminta keterangan langsung dari manajemen PLN untuk mengetahui kendala yang menyebabkan pasokan listrik terganggu.
Menurutnya, penjelasan dari PLN diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi berdasarkan fakta dan data, bukan sekadar dugaan mengenai penyebab pemadaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami akan memanggil pihak PLN untuk menanyakan kendala apa yang menyebabkan listrik padam di beberapa wilayah. Kami ingin mengetahui persoalan sebenarnya,” ujar Deni.
Ia juga menyoroti kemungkinan persoalan pasokan bahan bakar pembangkit, khususnya batu bara, yang perlu diklarifikasi oleh PLN. Menurutnya, hal tersebut menjadi perhatian karena Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara.
“Kalau berbicara soal pasokan batu bara, kita ini daerah penghasil. Semestinya tidak ada keraguan terhadap ketersediaan pasokan, tetapi tentu harus kita pastikan lagi kepada PLN,” katanya.
Deni menegaskan, DPRD tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab utama gangguan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari pihak terkait. Karena itu, pertemuan dengan manajemen PLN diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kelistrikan sekaligus langkah pemulihan yang sedang disiapkan.
“Kami tidak ingin meraba-raba penyebabnya. Yang kami inginkan adalah jawaban konkret, jelas, dan sesuai dengan fakta serta data yang ada,” tegasnya.
Selain meminta penjelasan penyebab pemadaman, Komisi III DPRD Samarinda juga ingin mengetahui tahapan penanganan dan perkiraan waktu pemulihan pasokan listrik. Informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki kepastian mengenai penyelesaian gangguan.
Deni mengingatkan, pemadaman listrik yang berulang dapat menambah beban masyarakat, terutama ketika warga juga menghadapi persoalan lain yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan pasokan listrik turut berpotensi memengaruhi kegiatan usaha dan pelayanan publik.
“Kami tidak ingin masyarakat terus terbebani oleh berbagai persoalan, termasuk pemadaman listrik yang terjadi berulang kali. Karena itu, perlu ada kejelasan dan langkah nyata dari pihak PLN,” ungkapnya.
DPRD Samarinda berharap komunikasi dengan PLN menghasilkan penjelasan menyeluruh mengenai kendala kelistrikan, sekaligus mendorong perbaikan sistem agar gangguan serupa tidak terus berulang.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Samarinda akan mendorong agar penanganan masalah kelistrikan tidak berhenti pada pemulihan sementara, tetapi juga disertai evaluasi untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kota Tepian.
(Abi/ADV/DPRD SMD)
