Mudyat Noor Minta Pemerintah Pusat Perjelas Penanganan Karhutla di Kawasan Hutan dan Gambut

- Redaksi

Rabu, 4 November 2026 - 14:52 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Bupati PPU, Mudyat Noor.

Foto: Bupati PPU, Mudyat Noor.

Lintasjejaring.com, Penajam – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya menghadapi tantangan pemadaman di lapangan. Persoalan kewenangan pengelolaan kawasan hutan hingga belum terakomodasinya Kalimantan Timur dalam skema penanganan lahan gambut pemerintah pusat turut menjadi perhatian Bupati PPU, Mudyat Noor. Ia mendorong koordinasi lintas pemerintahan diperkuat agar upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran berjalan tanpa hambatan kewenangan. Rabu (04/11/2026)

Bupati PPU, Mudyat Noor, menilai penanggulangan karhutla tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Sebab, kebakaran dapat terjadi di berbagai status lahan, termasuk kawasan hutan negara yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap dituntut bergerak cepat ketika menerima laporan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU selama ini menjadi salah satu unsur yang melakukan respons langsung terhadap kemunculan titik api.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mudyat mengapresiasi kecepatan personel BPBD dalam menangani kebakaran. Menurutnya, respons petugas di lapangan selama ini mampu menekan waktu penanganan sehingga api dapat dipadamkan dalam waktu relatif singkat.

“Teman-teman BPBD Penajam Paser Utara luar biasa responsnya terhadap karhutla. Penanganan kita jauh lebih cepat dibanding daerah lain. Paling lama dalam waktu dua hari api sudah bisa dituntaskan,” ujar Mudyat.

Kalimantan Timur Perlu Perhatian Penanganan Gambut

Meski mengapresiasi kinerja petugas daerah, Mudyat mengingatkan bahwa ancaman karhutla tidak mengenal batas administratif. Kebakaran di satu wilayah berpotensi menimbulkan dampak bagi daerah lain, terutama ketika asap menyebar dan mengganggu aktivitas masyarakat.

“Penanganan karhutla perlu melihat kondisi dan karakteristik setiap daerah. Termasuk bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah yang memiliki potensi kebakaran lahan gambut,” katanya.

Mudyat menyayangkan Kalimantan Timur tidak masuk dalam skema penanganan gambut yang ditetapkan pemerintah pusat. Padahal, menurutnya, daerah ini juga memiliki potensi dan ancaman kebakaran pada kawasan bergambut.

“Kami cukup menyesalkan karena dalam penetapan penanganan karhutla oleh pemerintah pusat, Kalimantan Timur tidak termasuk dalam proses penanganan gambut. Padahal kita mengalami potensi dan ancaman kebakaran hutan yang sama,” tegasnya.

Menurutnya, perhatian terhadap karakteristik lahan di Kalimantan Timur penting agar langkah pencegahan dan penanggulangan dapat disesuaikan dengan risiko kebakaran di masing-masing wilayah.

Baca Lainnya:  DPRD Kukar Minta Kajian Akademis untuk Tentukan Penanganan Turap Taman Musik
Baca Lainnya:  Beberapa Sikap Kedisiplinan Ditekankan Rasman Terhadap Atlet-Atlet Kaltim yang melaksanakan TC Pra Popnas

Status Kawasan Hutan Jadi Persoalan Kewenangan

Selain penanganan gambut, persoalan pembagian kewenangan juga menjadi perhatian Pemkab PPU. Mudyat menjelaskan, kebakaran dapat terjadi di lahan milik masyarakat maupun kawasan hutan negara.

“Status lahan ini menentukan siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan penanganan. Jadi, perlu ada koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah dan pusat,” terangnya.

Kondisi ini berpotensi menjadi kendala ketika titik api muncul di kawasan kehutanan. Pemerintah daerah yang berada paling dekat dengan lokasi kebakaran tetap harus memperhatikan batas kewenangan dalam penanganannya.

“Karhutla ini ada yang terjadi di lahan milik warga, ada juga yang di kawasan hutan. Ini menjadi problem tersendiri ketika titik api terkena di wilayah kehutanan, karena wewenang pembinaannya bukan di daerah melainkan di pemerintah pusat,” jelas Mudyat.

Persoalan tersebut, menurutnya, membutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih jelas. Kecepatan penanganan di lapangan harus tetap menjadi prioritas agar kebakaran tidak meluas hanya karena adanya perbedaan tanggung jawab antarlembaga.

Baca Lainnya:  Peringati Hari Anak Nasional, Pemkab Bulungan Latih Ketahanan Mental 350 Remaja Hadapi Tekanan Sosial dan Digital

Koordinasi Lintas Pemerintahan Perlu Diperkuat

Pemkab PPU berharap pemerintah pusat dan daerah dapat membangun sinergi yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman karhutla. Kerja sama tersebut diperlukan sejak tahap pencegahan, pemantauan wilayah rawan, hingga penanggulangan ketika kebakaran terjadi.

“Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan dalam penanganan karhutla. Semua pihak harus memahami tanggung jawabnya masing-masing, karena yang kita lindungi bukan hanya kawasan hutan, tetapi juga lingkungan dan keselamatan masyarakat,” tambah Bupati.

Mudyat menilai keterlibatan pemerintah pusat menjadi bagian penting, khususnya ketika kebakaran terjadi di kawasan yang berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten.

Dengan koordinasi yang lebih terarah, pemerintah daerah berharap respons terhadap titik api dapat berlangsung lebih efektif. Penanganan juga diharapkan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi mencakup upaya pencegahan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.

Bagi Pemkab PPU, penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan sesuai kewenangan masing-masing. Kecepatan petugas daerah perlu didukung kebijakan dan koordinasi pemerintah pusat agar perlindungan masyarakat serta kawasan hutan dapat berjalan optimal.

(Mat/ADV)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong
Jelang MTQH ke-46 Kaltim, Sekda Kukar Ajak Masjid dan Musala Terbuka untuk Kafilah
Panen Raya Sistem Tabela Dar Jadi Momentum Kebanggaan Warga Semayang, Bupati Kukar Beri Apresiasi

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 19:10 WITA

Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional

Sabtu, 14 November 2026 - 19:39 WITA

Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong

Berita Terbaru