Lintasjejaring.com, Penajam – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya menghadapi tantangan pemadaman di lapangan. Persoalan kewenangan pengelolaan kawasan hutan hingga belum terakomodasinya Kalimantan Timur dalam skema penanganan lahan gambut pemerintah pusat turut menjadi perhatian Bupati PPU, Mudyat Noor. Ia mendorong koordinasi lintas pemerintahan diperkuat agar upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran berjalan tanpa hambatan kewenangan. Rabu (04/11/2026)
Bupati PPU, Mudyat Noor, menilai penanggulangan karhutla tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Sebab, kebakaran dapat terjadi di berbagai status lahan, termasuk kawasan hutan negara yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap dituntut bergerak cepat ketika menerima laporan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU selama ini menjadi salah satu unsur yang melakukan respons langsung terhadap kemunculan titik api.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mudyat mengapresiasi kecepatan personel BPBD dalam menangani kebakaran. Menurutnya, respons petugas di lapangan selama ini mampu menekan waktu penanganan sehingga api dapat dipadamkan dalam waktu relatif singkat.
“Teman-teman BPBD Penajam Paser Utara luar biasa responsnya terhadap karhutla. Penanganan kita jauh lebih cepat dibanding daerah lain. Paling lama dalam waktu dua hari api sudah bisa dituntaskan,” ujar Mudyat.
Kalimantan Timur Perlu Perhatian Penanganan Gambut
Meski mengapresiasi kinerja petugas daerah, Mudyat mengingatkan bahwa ancaman karhutla tidak mengenal batas administratif. Kebakaran di satu wilayah berpotensi menimbulkan dampak bagi daerah lain, terutama ketika asap menyebar dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Penanganan karhutla perlu melihat kondisi dan karakteristik setiap daerah. Termasuk bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah yang memiliki potensi kebakaran lahan gambut,” katanya.
Mudyat menyayangkan Kalimantan Timur tidak masuk dalam skema penanganan gambut yang ditetapkan pemerintah pusat. Padahal, menurutnya, daerah ini juga memiliki potensi dan ancaman kebakaran pada kawasan bergambut.
“Kami cukup menyesalkan karena dalam penetapan penanganan karhutla oleh pemerintah pusat, Kalimantan Timur tidak termasuk dalam proses penanganan gambut. Padahal kita mengalami potensi dan ancaman kebakaran hutan yang sama,” tegasnya.
Menurutnya, perhatian terhadap karakteristik lahan di Kalimantan Timur penting agar langkah pencegahan dan penanggulangan dapat disesuaikan dengan risiko kebakaran di masing-masing wilayah.
Status Kawasan Hutan Jadi Persoalan Kewenangan
Selain penanganan gambut, persoalan pembagian kewenangan juga menjadi perhatian Pemkab PPU. Mudyat menjelaskan, kebakaran dapat terjadi di lahan milik masyarakat maupun kawasan hutan negara.
“Status lahan ini menentukan siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan penanganan. Jadi, perlu ada koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah dan pusat,” terangnya.
Kondisi ini berpotensi menjadi kendala ketika titik api muncul di kawasan kehutanan. Pemerintah daerah yang berada paling dekat dengan lokasi kebakaran tetap harus memperhatikan batas kewenangan dalam penanganannya.
“Karhutla ini ada yang terjadi di lahan milik warga, ada juga yang di kawasan hutan. Ini menjadi problem tersendiri ketika titik api terkena di wilayah kehutanan, karena wewenang pembinaannya bukan di daerah melainkan di pemerintah pusat,” jelas Mudyat.
Persoalan tersebut, menurutnya, membutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih jelas. Kecepatan penanganan di lapangan harus tetap menjadi prioritas agar kebakaran tidak meluas hanya karena adanya perbedaan tanggung jawab antarlembaga.
Koordinasi Lintas Pemerintahan Perlu Diperkuat
Pemkab PPU berharap pemerintah pusat dan daerah dapat membangun sinergi yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman karhutla. Kerja sama tersebut diperlukan sejak tahap pencegahan, pemantauan wilayah rawan, hingga penanggulangan ketika kebakaran terjadi.
“Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan dalam penanganan karhutla. Semua pihak harus memahami tanggung jawabnya masing-masing, karena yang kita lindungi bukan hanya kawasan hutan, tetapi juga lingkungan dan keselamatan masyarakat,” tambah Bupati.
Mudyat menilai keterlibatan pemerintah pusat menjadi bagian penting, khususnya ketika kebakaran terjadi di kawasan yang berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten.
Dengan koordinasi yang lebih terarah, pemerintah daerah berharap respons terhadap titik api dapat berlangsung lebih efektif. Penanganan juga diharapkan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi mencakup upaya pencegahan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.
Bagi Pemkab PPU, penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan sesuai kewenangan masing-masing. Kecepatan petugas daerah perlu didukung kebijakan dan koordinasi pemerintah pusat agar perlindungan masyarakat serta kawasan hutan dapat berjalan optimal.
(Mat/ADV)










