Lintasjejaring.com, Kutai Kartanegara – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diminta tidak hanya berfokus pada pemadaman saat api muncul. Penguatan mitigasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan dinilai penting untuk mencegah dampak yang lebih luas, mulai dari gangguan kesehatan masyarakat akibat asap hingga persoalan lintas negara. Minggu (18/10/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra, mengatakan paparan asap karhutla berisiko memicu gangguan saluran pernapasan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan serta anak-anak yang lebih rentan terhadap paparan asap.
“Karhutla ini memang berbahaya, terutama karena bisa memicu penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Karena itu, penanganannya harus serius, apalagi bagi teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan, terutama anak-anak didik kita,” ujarnya,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Akbar, upaya pencegahan perlu dirumuskan secara lebih terarah dengan melibatkan pemerintah di setiap tingkatan. Pemerintah kecamatan hingga kelurahan diharapkan memiliki langkah mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
“Karhutla ini menurut teman-teman bukan hanya tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan, tetapi juga harus dibahas secara lebih spesifik di masing-masing kecamatan, kabupaten, hingga kelurahan. Langkah-langkah apa yang seharusnya kita lakukan untuk menangani karhutla tersebut” katanya.
Selain persoalan mitigasi, Akbar turut mengkritisi praktik penggalangan donasi yang dilakukan unsur pemerintah ketika terjadi bencana. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan perumusan kebijakan dan langkah penanganan yang sistematis dibandingkan mengandalkan pengumpulan bantuan dari masyarakat.
“Selama ini, sempat muncul persoalan ketika unsur pemerintah membuka donasi. Menurut kami, hal itu cukup mencederai kehadiran dan peran pemerintah hari ini,” ungkapnya.
Ia menilai penggalangan donasi dapat dilakukan oleh komunitas atau kelompok masyarakat. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menyiapkan strategi pencegahan, mitigasi, serta penanganan karhutla secara menyeluruh.
“Mestinya, donasi cukup dilakukan oleh teman-teman komunitas. Sementara itu, pemerintah sendiri seharusnya mulai memitigasi persoalan ini dalam skala yang lebih besar dan menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil, bukan justru membuka donasi,” tegasnya.
Akbar juga mengingatkan bahwa dampak karhutla dapat meluas hingga ke wilayah negara tetangga apabila asap kebakaran menyebar melewati batas wilayah. Ia menyinggung kritik yang pernah muncul dari warganet negara lain sebagai gambaran bahwa persoalan karhutla tidak hanya berdampak di daerah asal kebakaran.
“Hal itu bahkan sempat muncul di kalangan warganet negara tetangga, dengan pernyataan seperti, ‘Kalian membakar hutan atau membakar negara?’ Kebakaran ini memang mengganggu negara-negara tetangga kita,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong penanganan karhutla dilakukan secara lebih serius melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan langkah pencegahan sejak dini. Menurutnya, upaya mitigasi harus menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah agar dampak kebakaran tidak terus berulang dan meluas.
“Menurut saya, penanganan karhutla harus dilakukan secara masif dan serius, terutama dengan kondisi yang terjadi hari ini,” pungkasnya.
(Hen/Mii)










